Hari ini, batas antara kebutuhan nyata dan kecemasan semu menjadi semakin kabur. Kita hidup di era di mana ketakutan akan kelangkaan mampu menggerakkan jemari jutaan orang untuk melakukan hal yang sama dalam satu waktu. Menatap layar ponsel menjelang tengah malam, bersiap melakukan war produk, atau mengantre berjam-jam demi mengamankan bahan bakar, telah menjadi pemandangan yang lumrah.
Fenomena ini kita kenal sebagai Panic Buying, sebuah tindakan memborong komoditas secara masif yang dipicu oleh rasa takut kehilangan akses di masa depan.
Namun, jika kita mau membedah realitas ini dengan lebih jeli, tabiat “takut kehabisan” ini tidak lagi sebatas perilaku impulsif konsumen di platform e-commerce atau ritel modern. Di panggung Hubungan Internasional, negara-negara besar yang mengklaim diri mereka sebagai aktor rasional ternyata menunjukkan pola perilaku yang sama kelamnya. Kepanikan harian kita di dunia digital, rupanya adalah replika sempurna dari egoisme politik global.
Mengapa masyarakat modern begitu mudah tersulut kepanikan? Secara psikologis, kita sedang hidup di bawah kendali sindrom FOMO (Fear of Missing Out) akut yang terus diamplifikasi oleh algoritma media sosial.
Ekosistem pasar hari ini tidak lagi sekadar menawarkan fungsi barang, melainkan sengaja memproduksi kelangkaan buatan (manufactured scarcity). Ketika aplikasi belanja menampilkan jam hitung mundur yang berkedip merah, atau kalimat manipulatif seperti “Sisa 2 barang di keranjang orang lain”, daya kritis kita sebagai konsumen langsung dilumpuhkan. Adrenalin dipaksa naik, memicu kita melakukan checkout atas barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, hanya demi meredakan rasa cemas sesaat.
Logika pemenuhan kebutuhan yang terukur kini telah bergeser menjadi kompetisi individu: yang penting saya aman hari ini, persetan dengan nasib orang lain besok.
Menariknya, jika kita menaikkan sudut pandang ke ranah makro, wajah politik internasional ternyata tidak lebih bijaksana daripada dinamika perebutan barang di aplikasi digital. Dalam studi Hubungan Internasional, sistem dunia diakui bersifat anarki—artinya, tidak ada otoritas tertinggi atau “polisi dunia” yang mampu memaksa setiap negara untuk selalu berbagi secara adil.
Ketika krisis global melanda, hukum perdagangan bebas dan retorika kerja sama internasional sering kali dibuang begitu saja. Negara-negara besar akan langsung menerapkan prinsip self-help (selamatkan diri sendiri) secara ekstrem. Saat krisis kesehatan global terjadi beberapa tahun lalu, negara-negara kaya di Eropa dan Amerika melakukan aksi borong habis-habisan. Mereka mengamankan kontrak pasokan medis dan vaksin hingga 3 sampai 5 kali lipat dari jumlah total populasi mereka sendiri, membiarkan negara-negara berkembang di belahan dunia lain mengais sisa pasokan yang ada.
Hari ini, ketegangan geopolitik yang meninggi di wilayah Selat Taiwan memicu babak baru panic buying tingkat makro. Karena ketakutan bahwa pasokan microchip yang merupakan otak dari seluruh teknologi modern akan terputus jika konflik pecah, negara-negara barat mulai melakukan penimbunan (hoarding) komponen tersebut untuk stok bertahun-tahun ke depan.
Pada akhirnya, fenomena panic buying bukan sekadar masalah teknis mengenai macetnya rantai pasok atau kegagalan regulasi pasar. Ini adalah manifestasi dari runtuhnya rasa saling percaya (trust) di dalam sistem sosial kita, baik dalam skala lokal maupun global.
Kita sedang menyaksikan sebuah paradoks zaman: dunia yang semakin pintar secara teknologi, namun semakin primitif dalam mengelola rasa takut. Kita terjebak dalam lingkaran setan di mana tindakan kita menimbun barang untuk masa depan justru menjadi penyebab utama hancurnya stabilitas hari ini.
Jika pada akhirnya seluruh instrumen ekonomi dan kebijakan luar negeri digerakkan oleh kecemasan dan prinsip “siapa cepat dia selamat”, maka esensi dari sebuah kemajuan peradaban patut kita pertanyakan kembali. []
*
Penulis: Muhammad Farhan Suhu dari SABUMI BARISAN Foundation.
