YOGYAKARTA, KabarKampus – Dugaan penggunaan kekuatan berlebih dalam pengamanan demonstrasi di Yogyakarta kembali menguji batas kewenangan aparat dan tanggung jawab perguruan tinggi. Ketika mahasiswa menjadi korban dan lingkungan kampus ikut terdampak, persoalannya bukan lagi sebatas penanganan demonstrasi, melainkan juga perlindungan kebebasan akademik.
Kampus kerap disebut sebagai ruang aman bagi kebebasan berpikir, menyampaikan kritik, dan mengembangkan pengetahuan. Namun, bagaimana jika ruang tersebut ikut terdampak ketika aparat melakukan pengamanan demonstrasi? Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah aksi demonstrasi pada 10 November 2026 di Yogyakarta berujung ricuh.
Sejumlah peserta aksi dilaporkan mengalami kekerasan dan penangkapan. Kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai dugaan masuknya aparat dan tembakan gas air mata ke lingkungan kampus. Pada Jumat (13/11), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi UGM untuk meminta keterangan dan memeriksa sejumlah bukti, termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari penelusuran dugaan planggaran hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa 10 November. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut pihaknya telah memperoleh kronologi mengenai aksi yang berlangsung damai pada siang hari, mahasiswa yang mengalami luka dan penangkapan, hingga dugaan masuknya aparat serta tembakan gas air mata ke lingkungan kampus.
Rekaman CCTV UGM yang diperiksa memperlihatkan situasi sejak malam hingga dini hari. Sebelum mendatangi kampus, Komnas HAM juga telah meminta keterangan Polda DIY, menemui korban di rumah sakit, serta melakukan peninjauan lokasi di sejumlah titik, termasuk Bundaran UGM dan kawasan DPRD DIY.
Meski demikian, Komnas HAM menegaskan bahwa proses tersebut masih berupa pengumpulan informasi. Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM belum ditetapkan. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan pengamanan demonstrasi tidak berhenti pada hubungan antara aparat dan massa aksi.
Ketika dampaknya menjangkau lingkungan perguruan tinggi, ada persoalan lain yang perlu diperiksa: bagaimana negara menghormati ruang akademik dan sejauh mana kampus dapat mempertahankan independensinya?
Kebebasan akademik bukan sekadar urusan ruang kuliah
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
