PERISTIWA

Kantin Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto kini resmi menjadi bagian dari Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS). Pengakuan tersebut menjadi langkah kampus dalam memastikan layanan kuliner bagi sivitas akademika memenuhi prinsip kehalalan sekaligus memperhatikan keamanan dan kesehatan pangan.

Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Penalaran Universitas Negeri Makassar (UNM) membuka Training of Trainers (ToT) 2026 untuk membekali calon fasilitator dengan kemampuan kepelatihan, teknik fasilitasi, dan manajemen pelatihan. Pembukaan kegiatan berlangsung di Aula Rapim Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (4/9/2026).

Perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam literasi keuangan digital. Kehilangan perangkat digital, misalnya, tidak hanya berpotensi menyebabkan kehilangan perangkat, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk terhadap risiko kehilangan uang, identitas, bahkan reputasi.

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret pimpinan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menjadi momentum penting untuk mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan kompetensi tenaga kerja untuk menghadapi peluang penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs) yang diproyeksikan mencapai 5,3 juta hingga 9 juta lapangan kerja baru dalam 5-10 tahun ke depan. Penyiapan tersebut mencakup keterampilan siap kerja, kurikulum, instruktur, fasilitas, sertifikasi, hingga rekognisi.

Menurut Prof. Jomo Kwame Sundaram, Liberalisme bukanlah konsep yang memiliki satu pengertian tunggal. Maknanya dapat berubah sesuai dengan konteks sejarah, negara, serta kepentingan politik yang melatarbelakanginya. Istilah liberalisme yang digunakan dalam kebijakan ekonomi perlu dipahami secara kritis dengan melihat siapa yang menggunakan istilah tersebut dan dalam konteks apa.

Nahdlatul Ulama (NU) dinilai perlu kembali menempatkan modernisasi pesantren dan pemberdayaan masyarakat nahdliyin sebagai agenda utama organisasi pasca-Muktamar. Pesantren dinilai tidak lagi dapat diposisikan sekadar sebagai objek pembangunan maupun objek politik praktis, melainkan harus didorong menjadi agen perubahan yang memiliki kekuatan intelektual, ekonomi, teknologi, dan sosial.