Ahmad Fauzan Sazli
Haris Azhar, aktivis Kontras. FOTO : AHMAD FAUZAN SAZLI
JAKARTA, KabarKampus – Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KonstraS) mendapat tudingan sebagai organisasi pendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka. Haris Azhar, aktivis Kontras mengatakkan bahwa wacana separatis bukanlah wilayah Kontras.
Menurut Haris, organisasi mereka konsen terhadap orang yang dibunuh dan diperlakukan tidak adil. Advokasi tersebut dilakukan kepada siapa saja. Baik penduduk sipil maupun militer.
“Kami juga merespon tentara yang tewas,” kata Haris.
Haris menuturkan, bahwa saat ini pihak kepolisan dan TNI membuka komunikasi yang baik dengan Kontras. Kontras juga pernah mengkritisi gaji polisi di Papua disamakan dengan gaji Polisi di Jawa.
Menurut Haris, dalam menyelesaikan perkara yang terjadi, Kontras selalu menggunakan jalur hukum, baik itu ke Komnas HAM maupun Polisi.
Bila kantor Kontras dianggap sebagai tempat separatis, itu karena selama berdiri Kantor Kontras selalu terbuka bagi siapa saja. Asal tidak melakukan kekerasan. “Kami tidak menolak siapapun yang ingin berdiskusi di sini,” kata Haris.
Haris menjelaskan ia menerima Kontras dikritisi. Namun mereka tidak menerima bila dilarang mengkritis pemerintah. “Kalau pemerintah tidak adil, ya harus dikritisi,” katanya.
Pernyataan Haris tersebut sebagai jawaban dari aksi yang digelar pemuda yang mengatasnamakan Front Pemuda Merah Putih. Kelompok pemuda tersebut menuding Kontras sebagai organisasi pendukung OPM.[]
