JAKARTA, KabarKampus – Sarwo Edhie batal menjadi pahlawan nasional tahun ini. Nama mantan Komandan RPKAD 65-67 ini tidak masuk dalam empat nama yang disematkan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi, Jumat lalu, (07/11/2014).
Gagalnya Sarwo Edhie menjadi pahlawan nasional menjadi kemenangan buat Soe Tjen Marching. Anak korban tapol 65 ini berhasil menggalang dukungan untuk membatalkan Sarwo Edhie masuk sebagai daftar baru pahlawan nasional tahun ini. Ia menggalang dukungan lewat petisi “Don’t make Sarwo Edhie a Hero” melalui www.change.org/BukanPahlawan.
“Saya ingin mengabarkan bahwa Sarwo Edhie telah gagal menjadi Pahlawan Nasional tahun ini. Presiden Jokowi menganulir usulan era Presiden SBY memasukkan nama mertuanya sendiri. Terima kasih atas dukungan masyarakat yang menandatangani dan menyebarkan petisi yang saya buat. Saya yakin, gugurnya wacana Sarwo Edhie sebagai pahlawan tidak lepas suara kalian semua, ” kata Soe Tjen
Soe Tjen berhasil mengumpulkan tandatangan sebanyak 6899 orang. Ia menolak pemberian gelar tersebut karena Sarwo Edhie, diduga mendalangi pembunuhan ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai simpatisan komunis.
“Meskipun sudah berhasil, tapi kita tak boleh lengah! Karena korban genosida ’65 dan keluarganya masih belum mendapat keadilan dan kebanyakan dari mereka mengalami trauma hingga kini, sedangkan tidak satupun dari para kriminal dibawa ke pengadilan,” lanjut Soe Tjen.
Sejarah kelam pada periode 1965-1966 menyisakan jutaan orang yang dianggap komunis atau dekat dengan komunis dibunuh, dipenjara dan disiksa tanpa pengadilan. Perkiraan korban yang tewas dari 500.000 hingga 2 juta jiwa. Sampai sekarang, keluarga dan keturunannya masih hidup dalam teror dan ketakutan.
Adapun, empat tokoh yang dinyatakan pahlawan nasional tersebut adalah Letjen Purn Djamin Gintings, pejuang melawan penjajahan Belanda di Tanah Karo; Sukarni Kartodiwirjo, pemimpin pemuda yang amankan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok; KH Abdul Wahab Chadbullah, ulama moderat, pendiri surat kabar “Soeara Nahdlatul Oelama”, pelopor gerakan kebebasan berpikir; dan Mayjen TKR Purn HR Mohamad Mangoendiprojo, pendiri Badan Keamanan Rakyat (BKR).[]
