ABC AUSTRALIA NETWORK
Dan Conifer, Louise Yaxley, dan Australia Plus
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop meminta Indonesia untuk menjaga kedaulatan di perbatasannya sendiri. Hal itu merupakan cara terbaik bagi Indonesia dalam merespon Operasi Kedaulatan Perbatasan yang dijalankan Pemerintah Australia.
Hal itu dikemukakan Menlu Bishop kepada media lokal menanggapi isu adanya perahu pengangkut imigran gelap yang dikembalikan ke Indonesia setelah gagal memasuki wilayah perairan Australia.
Pemulangan perahu tersebut menjadi isu hangat di Australia, karena adanya tuduhan bahwa petugas perbatasan Australia menyuap kapten dan awak kapal asal Indonesia masing-masing sebesar 5 ribu dolar.
Tujuannya, menurut tuduhan itu, agar kapten dan awak kapal yang perahunya berhasil dicegat petugas patroli Australia bersedia membawa para imigran asal Sri Lanka itu kembali ke wilayah Indonesia.
Tuduhan itu sendiri dilontarkan oleh penumpang perahu yang mengaku sebagai pencari suaka, dan mencoba masuk wilayah perairan Australia dari Indonesia.
Partai Hijau dan Partai Buruh yang beroposisi pekan ini akan meminta penjelasan pihak berwenang mengenai tuduhan tersebut.
Menanggapi tuduhan ini Menlu Indonesia Retno Marsudi kepada wartawan menyatakan telah menayakan hal itu kepada Dubes Australia di Jakarta.
Sementara menurut Menlu Julie Bishop, “Cara terbaik bagi Indonesia menanggapi Operasi Kedaulatan Perbatasan adalah dengan menegakkan kedaulatan di perbatasannya”.
Operasi Kedaulatan Perbatasan (Operation Sovereign Borders) merupakan kebijakan Pemerintahan Tony Abbott dalam mencegah kedatangan perahu pengangkut imigran gelap ke Australia.
Dengan kebijakan itu, perahu yang berhasil dicegat akan dipulangkan ke negara asalnya. Dan sejauh ini sejumlah perahu asal Indonesia yang mengangkut imigran itu telah dicegat dan diusir dari wilayah perairan Australia.
“Operasi ini diperlukan sebab perahu asal Indonesia dengan kru warga Indonesia dengan tujuan melanggar kedaulatan Australia, dan difasilitasi oleh sindikat penyelundupan manusia,” kata Menlu Bishop.
“Saya juga menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan pihak Indonesia mengenai kejahatan penyelundupan manusia, termasuk pelanggaran paspor dan visa, dan memastikan apakah kapten dan awak perahu itu merupakan bagian sindikat atau merupakan orang bayaran dari sindikat itu,” katanya.
Sementara itu Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan “Hanya ada satu hal yang perlu dikatakan, yaitu kami berhasil menghentikan kedatangan perahu ke Australia”.
“Hal itu baik untuk Australia, dan baik pula untuk Indonesia,” tambahnya.
Juru bicara Oposisi urusan Keimigrasian Richard Marles mengatakan secara resmi telah meminta dilakukannya penyelidikan atas tuduhan penyuapan tersebut.
“Jika benar terjadi, ini sangat patut dipertanyakan dasar hukumnya,” kata Marles.
Senator dari jalur independen, Nick Xenophon, juga mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki tuduhan tersebut. “Ini menyangkut uang rakyat,” katanya.
Senator Sarah Hanson-Young dari Partai Hijau menegaskan partainya di Senat hari Senin (15/06/2015) akan meminta semua dokumen terkait. “Partai Hijau juga akan membawa masalah ini kepada Kepolisian (AFP) untuk ditindaklanjuti,” kata Senator Hanson-Young.
“Jika Kepolisian Indonesia bisa menyelidiki masalah ini, tentunya AFP juga bisa melakukannya,” tambahnya.
“Perdana Menteri selalu mengatakan ia mendapat mandat rakyat untuk menghentikan kedatangan perahu-perahu tersebut. Tapi ia jelas tidak mendapat mandat untuk melanggar hukum,” tegas Senator Hanson-Young, yang juga merupakan juru bicara Partai Hijau urusan Keimigrasian. []
