JAKARTA, KabarKampus – Kepadatan penduduk kota Jakarta telah melebihi jumlah luas wilayahnya. Bayangkan jumlah wilayah Jakarta yang hanya 664 persegi atau 0,03 persen dari wiLayah Indonesia diisi oleh jumlah penduduk yang mecapai 15.015 jiwa perkilometer persegi.
Bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua jumlah tersebut sangat jauh berbeda. Sejumlah provinsi tersebut jumlah penduduknya masih di bawah 100 jiwa / km. Begitu juga dengan perputaran uangnya. Hampir 70 persen uang yang ada di Indonesia beredar di Jakarta.
Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, Sosiolog UGM mengatakan, untuk mengurangi persoalan ketimpangan demografi dan kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia tersebut, tidak harus memindahkan Ibu Kota Negara ke provinsi lain. Hal itu karena akan membutuhkan biaya yang besar.
Ia mengusulkan agar pemerintah pusat sebaiknya memindahkan kantor kementerian, kantor lembaga dan badan pemerintahan ke 34 ibu kota provinsi.
Dengan begitu kata Tadjuddin, untuk bisa mengurangi ketimpangan distribusi penduduk dan mengurangi kesenjangan antar daerah karena dana kegiatan yang melekat di tiap kementerian, badan dan lembaga pemerintah dipindahkan ke ibu kota provinsi.“Cara itu bisa memecahkan kesenjangan distribusi peredaran uang dan pembangunan di daerah,” kata Tadjuddin dalam seminar ‘Teramat Padat, Apakah Ibu Kota di Jakarta Perlu Dipindah?’ di ruang seminar Masri Singarimbun, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Kamis (20/08/2015).
Guru Besar Fisipol UGM ini menuturkan, sebagai pusat utama kegiatan ekonomi, kemiskinan penduduk di Jakarta relatif rendah dibandingkan dengan dengan kota dan desa di Indonesia secara keseluruhan. Soalnya investasi PMA dan PMDN terkonsentrasi di Jakarta dan wilayah sekitarnya.
“Investor memilih menanamkan modalnya di daerah yang memiliki potensi pasar dan ketersediaan tenaga kerja. Ini menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan,” katanya.
Meski demikian, menurut Tadjuddin, kebijakan Jakarta yang terus menerus membangun fasilitas bagi warganya dengan membangun rumah susun akan kian menarik orang untuk terus datang ke Jakarta. Apalagi ketersediaan lapangan pekerjaan dan Upah Minimum Regional di Jakarta dan sekitarnya yang lebih tinggi dari daerah lain.
“Persoalan ketimpangan distribusi penduduk akan tidak pernah selesai,” ujarnya.
Dengan usulannya tersebut, Tadjuddin yakin bisa mengurangi penduduk Jakarta sekaligus memecahkan masalah kesenjangan antar daerah serta menyebarkan kegiatan pemerintahan yang selama ini hanya terpusat di Jakarta.[]
