Jakarta, 15 Agustus 2026 — Peran perempuan dalam pembangunan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan gender, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, hingga akses terhadap posisi strategis di ruang publik. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” yang digelar pada 14 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah perempuan akademisi dan pimpinan Universitas Paramadina, yaitu Prof. Dr. Iin Mayasari, Dr. Rini Sudarmanti, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, Dr. Prima Naomi, Dr. Peni Hanggarini, Tia Rahmania, M.Psi., dan Hendriana Werdaningsih, Ph.D. Acara diawali dengan sambutan Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini dan dimoderatori Kenita Putri, M.M., Dosen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina.
Prof. Dr. Iin Mayasari menekankan bahwa salah satu ukuran kemerdekaan perempuan adalah tersedianya ruang bagi perempuan untuk mengambil peran strategis di ruang publik. Menurutnya, perempuan tidak lagi sekadar menjadi penopang domestik, tetapi telah menjadi penggerak UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga.
“Di bidang ekonomi, Perempuan bukan lagi sekadar penopang domestic, melainkan penggerak utama UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga secara nasional.”
Ia juga menilai keterlibatan perempuan dalam sosial politik membawa perspektif yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan. Keterwakilan perempuan di parlemen, pemerintahan, maupun organisasi sosial disebut menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang lebih baik. Meski demikian, ketimpangan gender, hambatan kultural, dan akses yang belum merata masih menjadi tantangan.
Sementara itu, Dr. Rini Sudarmanti mempertanyakan apakah ruang publik bagi perempuan Indonesia benar-benar telah merdeka pada usia kemerdekaan yang ke-81. Ia menyebut sejumlah indikator telah menunjukkan perbaikan, seperti indeks ketimpangan gender, tingkat partisipasi angkatan kerja, keterlibatan perempuan dalam ekonomi kreatif, serta keterwakilan perempuan di legislatif.
Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan posisi strategis perempuan. Rini mencatat bahwa meskipun jumlah perempuan lulusan bidang STEM cukup besar, perempuan yang bekerja di bidang sains dan teknologi hanya sekitar 8 persen. Di pemerintahan, perempuan disebut telah mencapai 57 persen, tetapi yang berada di posisi puncak strategis baru sekitar 17 persen.
“Yang mengejutkan, ternyata angka Tingkat kekerasan thd Perempuan angkanya banyak sekali.”
Ia juga menyoroti kesenjangan gender yang masih terjadi di ruang publik. Dalam materi yang disampaikan, angka gender gap disebut berada pada 0,692, yang menunjukkan masih adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan publik.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
