Dari perspektif psikologi positif, Dr. Fatchiah E. Kertamuda menjelaskan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan membangun rasa percaya diri, harga diri, kebanggaan terhadap Indonesia, kecerdasan, wellbeing keluarga, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ditinjau dari Psikologi Positif, Makna kemerdekaan secara hakiki adalah Pertama, bagaimana kita membangkitkan rasa percaya diri, harga diri dan kebanggaan thd Indonesia. Tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari kecerdasan, wellbeing dari keluarga dan kesejahteraan Masyarakat umumnya.”
Ia menempatkan keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak belajar dan berkembang. Dukungan keluarga juga dinilai menjadi faktor penting bagi perempuan yang mengambil peran di ranah sosial. Dalam kerangka psikologi positif, ia menyoroti lima hal yang perlu dibangun, yakni positive emotion, engagement, hubungan yang sehat, meaningful, dan accomplishment.
Dalam perspektif ekonomi, Dr. Prima Naomi menyampaikan bahwa perempuan saat ini telah menjadi aktor penting di sektor publik sekaligus penggerak ekonomi. Data yang dipaparkan menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja mengalami peningkatan, dari 52,44 persen menjadi 56,63 persen pada 2025. Indeks pembangunan gender perempuan juga meningkat dengan angka 91,85 pada 2025.
Namun, posisi Indonesia dalam Global Gender Gap Index masih menunjukkan adanya pekerjaan rumah. Prima menyebut Indonesia berada di posisi 90 dari 148 negara yang masuk dalam indeks tersebut. Kesenjangan terbesar terdapat pada aspek political empowerment, disusul economic participation and opportunity.
“Jadi gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di Economic participation and opportunity. Itulah PR PR penting bagi Perempuan Indonesia.”
Sementara itu, Dr. Peni Hanggarini mengangkat isu keterlibatan perempuan dalam diplomasi. Ia menjelaskan bahwa sejak era pascakemerdekaan, perempuan Indonesia telah mengambil peran dalam diplomasi internasional, antara lain Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad, dan Supeni Pujobuntoro.
Meski demikian, keterwakilan perempuan dalam posisi strategis diplomasi masih terbatas. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa pada 2018 jumlah pegawai perempuan di Kementerian Luar Negeri RI sekitar 37 persen, sedangkan laki-laki 63 persen. Dari 75 duta besar pada periode tersebut, perempuan hanya sekitar 13 persen. Kepala perwakilan perempuan mencapai 15 persen dan posisi di konsulat jenderal sekitar 18 persen.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
