JAKARTA, KabarKampus – Dalam penelitian yang dilakukan oleh Founding Father House (FFH), sebanyak 34 persen publik menginginkan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Penelitian ini dilakukan kepada sebanyak 831 orang di 34 Provinsi di Indonesia melalui teknik pencuplikan systematic random sampling pada 31 November – 22 Desember 2015.
Model pertanyaan yang yang diajukan adalah pertanyaan terbuka, jadi responden menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan tanpa ada tawaran jawaban. Dari jawaban tersebut, selain ingin hukum yang adil, ada sebanyak 22,9 persen menginginkan pelaku korupsi ditangkap KPK, 17,6 persen aparat penegak hukum yang bersih, 9,1 persen publik berharap kepastian hukum, 8,3 persen menjawab lainnya, dan 7,8 persen tidak tahu atau tidak jawab.
Menurut Dian Permata, Peneliti Senior Founding Father House (FFH), dari penelitian tersebut menunjukkan ada framing negatif mengenai hukum di Indonesia. Masyarakat pesimis soal hukum.
“Namun disisi lain masyarakat menaruh harapan kepada KPK, koruptor banyak ditangkap KPK,” kata Dian mengemukakan hasil penelitiannya dalam talkshow “Outlook 2016 dalam persepsi dan harapan rakyat Indonesia” yang digelar Ikatan Alumni Unisba di Jakarta, Kamis kemarin, (24/12/2015).
Oleh karena itu kata Dian, terpilihnya pimpinan KPK baru menjadi pertaruhan bagi citra pemerintahan Joko Widodo –Jusuf Kalla. Apakah ekspektasi publik yang tinggi tentang harapan bidang hukum bisa diwujudkan atau tidak?
“Jika pimpinan KPK baru itu tidak bisa melakasanakan harapan publik maka efeknya akan berpengaruh pada Jokowi – JK,” kata Dian.
Selanjutnya dalam bidang politik, FFH juga menanyakan apa yang terlintas dalam pikiran responden mengenai politik Indonesia saat ini. Jawabanya adalah 22,3 persen menjawab Jokowi – JK terlalu kompromi dengan partai politik (Koalisi Indonesia Hebat), 16,4 persen publik berharap Jokowi-JK lebih tegas dan cepat dalam bersikap dan mengambil tindakan, 10,3 persen publik berharap komunikasi diantara kabinet ditingkatkan, 6,2 persen publik berharap hubungan antar lembaga diperbaiki, dan 5,1 persen menjawab lainnya, dan 39,3 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Sementara itu yang terlintas dalan pikiran responden dalam bidang ekonomi adalah 23,3 persen publik berharap ekonomi membaik, 20,8 persen publik berharap tidak ada kenakan harga BBM atau Tarif Dasar Listrik, 18,7 persen publik berharap harga sembako stabil. Kemudian 14,5 persen publik berharap pengangguran berkurang, 11,6 persen publik berharap pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan baru atau lowongan PNS dan 8,1 persen menjawan lainnya, serta 2,2 persen menjawab tidak tahu.
Responden yang diambil dalam penelitian ini merupakan usia dewasa atau yang sudah memiliki hak pilih. Adapun tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Margin of Error kurang lebih 3,4 persen. Penelitian merupakan kerjasama antara FFH dan MCCMatrix.[]
