The Huffington Post, Hayley Miller
~Berdasarkan survey, tuduhan yang salah hanya sebagian kecil dari laporan pelecehan seksual yang diterima..”
Rep. Mark Meadows (R-N.C.) meminta presiden terpilih Donald Trump untuk mencabut pedoman pelecahan seksual di kampus tertentu karena menurutnya pedoman tersebut menyangkal hak tertuduh yang sebenarnya tidak bersalah.
Meadows menginginkan standar yang lebih tinggi yang sedang diperjuangkan oleh wakil presiden Joe Biden. Standar ini disarankan oleh Departemen Dinas Pendidikan untuk hak-hak warga sipil tahun 2011.
Di Bab IX, undang-undang hak federal sipil yang melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin dalam program dan kegiatan mengedukasi, investigasi kampus mengenai pelecehan seksual harus berdasarkan pada bukti-bukti yang dominan – tidak dapat disamakan dengan tindakan pidana dengan bukti yang tak dapat diragukan.
Meadows yang tergabung sebagai ketua Freedom Caucus, menulis dalam laporannya mengenai aturan tersebut dengan “Prosedur Bab IX yang dijadikan sebagai prosedur yang cocok untuk segala masalah. Namun prosedur ini kurang memberikan perlindungan bagi para terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah untuk menyangkal dalam proses hukum.”
Kristen Houser, ketua dari urusan publik untuk Lembaga riset untuk Kekerasan Seksual Nasional mengatakan, Meadows mengabaikan penelitian yang dilakukan di kampus selama berpuluh-puluh tahun.
“Gagasan menggunakan standar bukti dominan ini bukanlah proses yang konyol. Itu adalah standar yang digunakan untuk proses peradilan sipil di negara ini,” kata Kristen Houster.
Penelitian menunjukan antara 2-10% dari tuduhan perkosaan adalah salah. Menurut Lembaga Riset untuk Kekerasan Seksual Nasional melaporkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan laporan palsu, hal ini disebabkan karena definisi tidak konsisten dan lemahnya protokal dan pemahaman mengenai kekerasan seksual.
Kekerasan seksual adalah kejahatan yang umum terjadi dan punya dampak yang sangat serius bagi korban, keluarga, institusi dan masyarakat sekitar. Kita butuh pemerintah terpilih untuk menggunakan penelitian dan secara konsisten meningkatkan keselamatan di kampus-kampus dan di masyarakat.
Menurut dari lembaga Perkosaan, Kekerasan dan Pelecehan Seksual Nasional, lebih dari 11% siswa mengalami pelecehan seksual, tetapi hanya 20% dari siswa perempuan berumur 18-24 tahun yang berani melaporkan kejahatan ini kepada penegak hukum.
Meadows tetap berkeras bahwa Bab IX akan memaksa kampus menghabiskan ratusan juta dollar dan menciptakan birokrasi yang nantinya akan menguras pendapatan.
Sofie Karasek, direktur pendidikan dari End Rape di kampus, mengatakan pada USA today, “Bahwa klaim Meadows merupakan kesalahan karakterisasi yang sangat buruk dan fatal. Ada banyak sekolah yang menggunakan segala kemampuan mereka untuk memastikan keamanan dan kesetaraan bagi siswa mereka”
Protokol Bab IX ini hanya satu dari setidaknya 300 peraturan yang Meadows ajukan pada Trump dalam target 100 hari kerja pertama di kantornya. []
NATALIA OETAMA
