JAKARTA, KabarKampus – Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Periode 2009-2014 dinobatkan sebagai menteri paling banyak memberikan izin perkebunan. Gelar ini diberikan Greenomics Indonesia dalam rangka Hari Hutan Sedunia pada tanggal 21 Maret 2018.
Dari hasil studi Greenomics Indonesia, selama periode 2004 – 2017, kawasan hutan Indonesia yang dilepas untuk izin perkebunan kepada pelaku bisnis tertentu lebih dari 2,4 juta hektar atau 36 kali lipat DKI Jakarta. Lebih dari 90% dari izin-izin perkebunan ini, merupakan izin-izin ekspansi perkebunan sawit yang diberikan kepada para pelaku bisnis.
“Lebih dari 2,2 juta hektar atau lebih dari 91% atau setara lebih dari 33 kali lipat luas DKI Jakarta, izin-izin perkebunan tersebut diberikan pada periode Presiden SBY. Sedangkan, izin-izin perkebunan yang diberikan pada era Presiden Joko Widodo, seluas lebih dari 200 ribu hektar, atau di bawah 9%,” jelas Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Rabu, (21/03/2018).
Menurutnya, izin-izin perkebunan yang diterbitkan oleh Zulkifli Hasan, setara dengan hampir 70 persen dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan selama periode 2004-2017. Angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang ‘diputihkan’ dari stempel kawasan hutan pada masa ia menjabar sebagai Menteri Kehutanan.
Sementara itu, kata Mutia, untuk MS Kaban, Menteri Kehutanan periode 2004-2009, telah menerbitkan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas hampir 600 ribu hektar, atau setara hampir 9 kali lipat luas DKI Jakarta. Luas izin-izin perkebunan yang diberikannya, setara hampir 24% dari total luas izin yang diberikan selama 2004-2017.
Sedangkan izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Kepala BKPM, seluas 216 ribu hektar. Nilai ini setara lebih dari 3 kali lipat luas DKI Jakarta, atau 8,9% dari total luas izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu selama 2004-2017.
“Data legal di atas sebaiknya perlu menjadi perhatian Pak Amien Rais, karena ketika kader PAN menjabat sebagai Menteri Kehutanan, justru tercatat sebagai juara pemberi izin-izin perkebunan kepada grup-grup bisnis tertentu, hingga hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta,” jelas Vanda.
Selain itu, terkait pengumuman Presiden Jokowi pada pertengahan April 2016 soal moratorium ekspansi sawit pada hutan dengan tutupan yang masih baik, Greenomics meminta agar Inpres Moratorium tersebut dapat diterbitkan segera. Sehingga seluruh izin-izin perkebunan, terutama yang diterbitkan pada periode 2004-2017, memiliki dasar hukum untuk dievaluasi.[]
