Facebook via Coconuts Bangkok
JAKARTA, KabarKampus – Seorang politisi Taiwan mengungkap ratusan mahasiswa Indonesia diduga menjalani kerja paksa di sebuah pabrik di Taiwan. Para mahasiswa ini menjadi buruh pabrik yang bertugas mengemas lensa kontak dengan durasi kerja 10 jam.
Menurut Pandu, Baghaskoro, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), seharusnya peristiawa ini tidak perlu terjadi bila mahasiswa yang akan menjalani studi ke luar negeri diberikan pemahaman mendalam mengenai program perkuliahan yang diambil. Pemahaman mendalam penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi sebagaimana yang diberitakan terjadi di Taiwan.
“Kita tidak tahu berapa lama ratusan mahasiswa Indonesia ini sudah dipaksa bekerja. Namun tindakan preventif seharusnya sudah dilakukan sejak awal penyimpangan terjadi, jadi tidak berlarut larut dahulu, baru sekarang mencuat ke permukaan. Jangan sampai kita terlambat menyikapi,” urai Pandu dalam keterangan persnya, Jumat, (04/01/2019).
Pandu mendukung langkah pemerintah menangguhkan keberlangsungan program kuliah-magang ini. Selain itu, ia menghimbau kepada pemerintah agar segera memformulasikan skema program perkuliahan-magang yang tetap memprioritaskan keberlangsungan studi, keamanan dan kenyamanan bagi mahasiswa Indonesia di Taiwan.
Selain menangguhkan program terebut, kata Pandu, pemerintah juga sebaiknya memeriksa legalitas dari institusi yang menawarkan dan memberangkatkan para mahasiswa. Sementara kepada calon mahasiswa, juga perlu memiliki pemahaman secara umum mengenai hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tujuan.
Sehingga menurut Pandu, mahasiswa lebih peka terhadap pelanggaran. Sedangkan, jika menemukan adanya potensi pelanggaran atau pelanggaran, sudah seharusnya mereka melaporkan hal tersebut ke pihak-pihak terkait, dalam hal ini institusi yang memberangkatkan mereka dan juga aparat pemerintah yang ada di negara tersebut.
“Saya rasa baik juga untuk ke depannya, para calon mahasiswa dan mahasiswa skema kuliah-magang dibekali pemahaman mengenai program, sehingga mereka lebih peka jika terjadi pelanggaran seperti ini,” tambahnya.
Tapi Pandu yakin, pihak pemerintah sudah melaksanakan hal tersebut. Namun Pandu mempertanyakan agan di luar pemerintah. Bagi Pandu, terlepas dari kelalaian penyelenggara program di Taiwan, pihak yang memberangkatkan para mahasiswa ini juga perlu memberikan tindakan preventif yang lebih.[]
