BANDUNG, KabarKampus – Sahabat Rakyat Indonesia Korwil Jawa Barat menyelenggarakan acara dialog bertema “Lahan HGU untuk Rakyat Pasundan, Peluang Redistribusi Lahan Cendana untuk kesejahteraan rakyat” pada hari ini 23/2 di Kafe Garasi 23, Bandung.
Acara menghadirkan narasumber Yusuf Purnama kepala kantor wilayah BPN Jabar, Ir. Ibang Lukman Nurdin S.Ag., MH, Pendiri Serikat Petani Pasundan Garut, Santoso Hamza Sanusi dan Budi Junto Koordinator Kampanye Gempita jabar. Panitia juga telah mengundang NGO penggiat reforma agraria se-Jawa Barat, organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswan.
Dialog akan menyoal keberhasilan dan tantangan program reforma agraria, yakni redistribusi lahan untuk mendukung upaya swasembada pangan di Jawa Barat. Dalam rilis yang kami terima, Dadan Muttaqien Korwil Sahabat Rakyat Indonesia Jawa Barat menyatakan dialog ini akan menjadi dialog yang penting bagi rakyat Jabar, khususnya bagi perjuangan meningkatkan kesejahteraan petani, buruh tani dan generasi milenial terkait.
Dadan berharap dialog ini dapat menyumbang diskursus yang bermanfaat bagi kebijakan redistribusi lahan negara kepada rakyat, kebijakan yang telah dijalankan secara konsisten dan berani oleh Presiden Jokowi sebagaimana amanat UU Pokok Agraria.
“Redistribusi lahan untuk warga Jawa Barat yang menjadi bagian program Nawacita Presiden Jokowi sudah on the track,” katanya.
Program redistribusi lahan tersebut adalah program yang telah ditunggu oleh masyarakat Jawa Barat, terutama oleh petani tak bertanah dan petani gurem yang berjumlah cukup banyak. Namun persoalannya, pemilihan lokasi objek pembaruan agraria sering menyasar Hutan Produksi Konversi atau Areal Penggunan Lain yang berada di luar pulau Jawa. Mayoritas wilayah-wilayah tersebut juga ada di bawah wewenang Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN.
“Hal ini bisa memicu dampak lingkungan dan sebagainya sebab tanah-tanah itu dari kawasan hutan yang sejatinya hutan adat maupun kawasan hutan dengan peruntukan lain,” jelas Dadan.
Karena itu Dadan mengharapkan lewat dialog ini ada kesepahaman antara semua stakeholder untuk mendorong pemerintah menata ulang kepemilikan dan pengusahaan tanah di Jawa Barat, khususnya tanah yang selama ini dikuasai atau ditelantarkan swasta atau korporasi. Untuk menyebut contoh, Dadan menunjuk tanah-tanah keluarga Cendana yang tersebar massif di Jawa Barat.
“Jangan sampai objek redistribusi lahan hanya menyasar kawasan hutan atau lahan BUMN tapi lahan terlantar, seperti yang dikuasai oligarki Cendana di Jabar, tidak terjamah,” pungkas Dadan dalam rilisnya.[adv]
