JAKARTA, KabarKampus – Keinginan Ma’ruf Amin untuk membentuk Badan Riset Nasional (BRN) ditanggapi oleh Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Peneliti CIPS menilai lembaga tersebut tidak diperlukan karena Indonesia tinggal memanfaatkan dan melakukan evaluasi pada proses yang berjalan di lembaga yang sudah ada.
Pernyataan Ma’ruf Amin tersebut disampaikannya dalam debat Cawapres yang berlangsung pada hari Minggu, (17/03/2019). Ma’ruf beranggapan, dengan adanya BRN akan memaksimalkan hasil riset nantinya dan menyatukan lembaga-lembaga riset di Indonesia.
Menurut Indra Krishnamurti, Peneliti CIPS, pembentukan badan baru dianggap hanya akan memperpanjang proses birokrasi yang pada akhirnya akan membuat kegiatan penelitian menjadi tidak efektif. Baginya yang dibutuhkan peneliti Indonesia adalah iklim penelitian yang kondusif, regulasi yang tidak berbelat-belit dan juga kemudahan untuk mengakses dana penelitian.
“Semua cukup diregulasi dan dijalankan oleh badan yang sudah ada, misalnya saja LIPI, Kemenristekdikti atau institusi pendidikan tinggi di mana mereka bekerja,” jelas Indra dalam siaran Persnya, Senin, (18/03/2019).
Indra juga khawatir, Badan Riset Nasional tidak akan efektif, terlebih kalau lembaga ini hanya akan menitikberatkan pada proses administratif terkait kegiatan penelitian. Misalnya sertifikasi untuk para peneliti yang diikuti dengan berbagai persyaratan. Pada akhirnya kegiatan penelitian yang dihasilkan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan.
Untuk itu, Indra menyarankan pemerintah fokus menciptakan iklim yang untuk kegiatan penelitian. Menurutnya, hal ini tidak bisa dilakukan secara instan dan harus mulai diterapkan dalam sistem pendidikan nasional dari institusi pendidikan tingkat bawah hingga tingkat atas.
Salah satunya, kata Indra memberikan ruang sedini mungkin kepada anak-anak untuk menciptakan critical thinking atau curiosity (rasa ingin tahu). Sehingga dapat menumbuhkan budaya penelitian.
Kemudian juga, Indra mengusulkan adanya peningkatan besaran anggaran riset dan mengoptimalkan anggaran riset tersebut. Hal itu untuk untuk menjaga kontinuitas proses inovasi yang sedang dan akan berjalan.
Selain itu, tambah Indra, pemerintah juga harus mendorong meratanya kegiatan riset di berbagai bidang. Beragamnya sebaran bidang riset akan mendukung perkembangan bidang-bidang seperti pertanian, kesehatan, lingkungan, teknologi dan masih banyak lagi, selain bidang industri. Perizinan untuk riset juga harus dibuat ringkas, cepat dan efisien.
“Perlu ada insentif bagi dunia usaha yang mau berinvestasi pada penelitian. Sinergi antara riset dan dunia usaha akan mencipatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha sehingga Indonesia bisa mengejar revolusi industry 4.0,” katanya.[]
