JAKARTA, KabarKampus – Yayasan Tonggak Indonesia (YTI) menilai tunduhan kepada Din Syamsuddin dan melaporkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah hal yang gegabah. Tuduhan dan laporan tersebut juga berlebihan dan sangat tendensius.
Hal tersebut disampaikan oleh Masmulyadi, Sekretaris YTI, di Jakarta, Jum’at (12/02/2020). Pernyataan ini merupakan respon atas laporan dan tuduhan radikal terhadap Din Syamsuddin.
Masmulyadi, yang merupakan Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2006-2008 ini mengungkapkan, tuduhan dan laporan yang mereka sampaikan, mencerminkan ketidakpahamannya dengan pikiran-pikiran Din Syamsuddin. Sehinga tuduhan tersebut mengada-ada dan sangat tendensius.
“Mungkin mereka belum kenal Pak Din, sehingga menuduhnya radikal karena berbeda pendapat.
Menurut Masmulyadi, saat ini sedikit-sedikit orang kemudian saling melaporkan, padahal sepele yaitu perbedaan pandangan dan sikap politik, termasuk pelaporan Din Syamsuddin. Sikap lapor melapor ini semakin menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Semestinya, lanjutnya, perbedaan pandangan ini biasa saja dalam kehidupan politik dan demokrasi. Penyelesaiannya melalui proses dialog dan saling menyapa.
“Terlalu berlebihan jika kebiasaan saling melapor ini diteruskan dan semakin memperburuk kualitas demokrasi kita. Sebagai orang timur, mestinya yang dikedepankan itu dialog dan saling berkomunikasi, agar persoalannya selesai” ungkap alumni Pascasarjana UGM ini.
Masmulyadi menerangkan, Din Syamsuddin merupakan tokoh dialog perdamaian antar agama Internasional. Ia aktif World Conference on Religions for Peace (WCRP), ditingkat regional. Kemudian Din Syamsuddin juga aktif dalam misi perdamaian di Filipina Selatan sebagai member of International Contact Group for Peace (ICG) dan Rohingnya, Presiden Asia Committee on Religions for Peace (ACRP) serta penggagas Islam Wasathiyah dalam kegiatan konsultasi tingkat tinggi ulama dan cendekiawan muslim dunia dalam kapasitas sebagai Utusan Khusus Presiden (Jokowi) untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban.[]
