Oleh: Daffa Arkaan*
Anwar bin Ibrahim atau dikenali sebagai Anwar Ibrahim resmi dilantik sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia yang kesepuluh pada 24 November 2022 di Istana Negara Malaysia oleh Yang Dipertuan Agong atau Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Terdapat proses panjang nan politis sebelum anwar resmi terpilih sebagai PM ke-10 Malaysia. Keadaan politik Malaysia yang tidak stabil sejak 2020 membuat pemilu diadakan setahun lebih cepat dan menghasilkan tiga blok koalisi besar yang bertarung pada Pilihan Raya Umum Malaysia ke-15 yaitu antara lain Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Muhyidin Yassin dan Barisan Nasional (BN) yang diketuai Ismail Sabri. Tentu saja tiga blok politik ini memiliki ideologi dan perspektif yang berbeda pula dalam memimpin negara, dapat dilihat bahwa BN dan PN memiliki arah politik bersifat menjaga nilai nilai agamis/islami dan identitas melayu singkatnya politik sayap kanan. Sedangkan Pakatan Harapan memiliki pandangan yang lebih rasional terhadap perubahan dan tidak memainkan isu identitas yang lebih menjunjung persatuan berbilang bangsa atau ras dalam permainan politiknya atau biasa dikenal dengan politik liberal (sayap kiri).
Hasilnya Pilihan Raya Umum Malaysia mengalami parlemen tergantung atau kondisi dimana tidak ada blok politik yang mencapai kursi sebanyak 112 untuk memimpin negara. Terdapat dua blok politik yang mendapatkan suara terbanyak yaitu PN dengan 73 kursi dan PH dengan 82 kursi. Kondisi yang terjadi membuat Raja Malaysia mengambil keputusan yang menginginkan kerajaan perpaduaan yaitu PN dan PH dalam menjalankan pemerintahan Malaysia. Namun usul ini ditolak oleh pemimpin PN yaitu Muhyiddin Yassin dengan alasan tidak ingin bekerja sama dengan Anwar yang notabene memiliki perspektif berbeda dalam memimpin negara. Berbagai lobbi politik pun dilakukan oleh dua kubu untuk mendapatkan mayoritas kursi, PH pun dinyatakan sebagai pihak yang berhak memimpin pemerintah setelah Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menunjuk Anwar Ibrahim sebagai PM ke-10 karena mendapat dukungan kursi dari BN, Gerakan Partai Serawak dan Gerakan Rakyat Sabah. Langkah Anwar Ibrahim tidak dapat dihentikan lagi setelah menunggu 24 tahun untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10.
Kebangkrutan Politik Sayap Kanan Malaysia
Tentunya sebagai pihak awam kita bertanya kenapa PN sebagai pihak yang membawa ideologi sayap kanan atau konservatif mengalami kekalahan di PRU 15, dari mana sejarah terjadinya kebangkrutan atau kemerosotan politik sayap kanan? Pertama sekali kita harus mengetahui bahwa sejarah politik Malaysia dikuasai oleh Barisan Nasional dengan partai berkuasa yaitu United Malays National Organisation atau UMNO. Keberhasilan BN menjadi pihak penguasa tentunya tidak lepas dari ideologi sayap kanan yang mendahulukan kebutuhan rakyat Malaysia yang didominasi bangsa melayu untuk maju dalam segi kesejahteraan, ekonomi dan politik yang bersifat nasionalisme dan konservatif. Namun kepercayaan yang diberikan rakyat kepada BN mulai dipertanyakan semenjak maraknya terjadi kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Puncaknya tokoh yang dielu-elukan sebagai penganti Mahathir Muhammad yaitu Anwar Ibrahim dipecat dari BN dan UMNO pada tahun 1998 karena perselisihan politiknya dengan Mahathir terkait proyek negara yang tendernya diberikan kepada perusahaan yang dipimpin oleh anak Mahathir. Anwar pun melakukan demonstrasi besar-besaran terkait hal ini dan didukung rakyat Malaysia yang mulai kehilangan kepercayaannya kepada BN sebagai pihak pemerintah.
Ucapan Reformasi merupakan salah satu agenda politik yang sering disebutkan oleh Anwar untuk mendapatkan dukungan rakyat yang menginginkan perubahan dari pihak yang berkuasa. Namun nasib buruk menimpa Anwar apabila ia didakwa melakukan tindakan melanggar hukum berupa korupsi dan skandal liwat atau seksual case yang dianggap oleh masyarakat Malaysia sebagai skandal politik untuk menjatuhkan nama anwar di kancah politik negeri jiran. Setelah dibebaskan pada 2004, koalisi oposisi yang pimpin Anwar Ibrahim yaitu Pakatan Rakyat (setelahnya menjadi Pakatan Harapan) mengapai hasil yang gemilang pada Pemilu 2008 dan 2013 dengan memberikan persaingan yang ketat kepada pihak petahana. Namun terjadi lagi skandal politik yang menimpa Anwar pada 2015 apabila ia didakwa kasus liwat atau sodomi. Popularitas Anwar menjadi pemimpin oposisi pun diakui oleh anak muda Malaysia dan kaum minoritas sebagai Nelson Mandelanya Asia Tenggara.
Terjadinya kasus 1MDB yang membawa Najib Razak notabene Perdana Menteri Malaysia saat itu membuat rakyat marah dan turun ke jalan untuk demonstrasi guna meminta Najib turun dan dihukum. Peristiwa ini pun menjadi titik balik pilihan politik rakyat Malaysia menjadi berubah. Harmonisasi antara Mahathir dan Anwar sebagai musuh politik di masa lalu pun dilakukan demi mendapatkan kepercayaan rakyat memenangkan PRU ke-14. Puncaknya pada PRU ke-14 pada 2018 memenangkan PH sebagai koalisi memenangkan kursi parlemen terbanyak untuk melaksanakan pemerintahan. Kekalahan BN sebagai pihak penguasa selama 60 tahun tentunya menjadi tonggak sejarah bahwa politik sayap kanan Malaysia mengalami kebangkrutan karena politisi yang korup dan masyarakat yang semakin berkembang dalam melihat peristiwa politik yang berlaku. Bila dilihat dari kaum minoritas sendiri mereka merasa hak yang mereka harus dapatkan tidak sesuai dengan kehidupan sehari hari yang dipimpin oleh rezim BN.
PN yang terdiri dari Bersatu dan beberapa tokoh PKR (parpol yang didirikan Anwar) pihak Asmin Ali dianggap oleh rakyat Malaysia sebagai pihak yang mengkianati PH dari tampuk kekuasaan pada 2020 dengan melaksanakan lobi politik dengan pihak PAS (Partai Islam Se-Malaysia) dan UMNO untuk mengambil alih kekuasaan karena Mahathir yang mengajukan pengunduran diri sebagai PM. Hasilnya Muhyiddin diangkat sebagai PM ke-8 tanpa mandat rakyat atau kerajaan pintu belakang yang berawal dari lobi politik di Hotel Sheraton. Menurut pendapat dan analisis saya, arah ideologis dari Perikatan Nasional dapat dilihat sebagai politik sayap kanan atau konservatif yang melestarikan status quo seperti isu agama dan sentiment kesukuan pada praktikalnya diterima oleh publik Malaysia yang didominasi pemilih berusia lanjut yang takut akan terjadinya pembaharuan karena dalil agama dan isu hilangnya nilai nilai melayu.
Langkah Sheraton tadi menjadikan masyarakat Malaysia sadar bahwa politikus yang menganut nilai nilai lama tersebut tidak akan membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Keskeptisan masyarakat dapat dilihat pada cuitan pada laman media sosial twitter yang menganggap politikus tua hanya ingin menambah kekayaan mereka serta menguntungkan kroni atau kelompok mereka dengan menjual nilai nilai konservatif kepada masyarakat yang takut dan juga lapar.
PH yang dipimpin Anwar Ibrahim sebagai pihak yang membawa narasi politik yaitu tatakelola pemerintahan yang baik atau good governance tentunya menjadi antitesa baru dari kemelut peristiwa politik yang berlaku di Malaysia. Rakyat juga meningkatkan rasionalitas untuk memilih PH dengan nilai nilai politik yang bersifat liberal atau terbuka dalam perubahan baik itu dalam hal ekonomi, pemerintahan dan masyarakat sangat berpengaruh pada pemilihan raya umum Malaysia tahun ini. Nilai nilai politik yang dibawa oleh PH seperti kebebasan, perubahan yang rasional dan tanpa melihat bangsa atau kesukuan (universal) membuat pemilih seperti etnis melayu yang moderat berusia muda, etnis china juga etnis india menghendaki PH sebagai blok yang memerintah pada periode baru ini. Hasilnya pada PRU ke-15, mendapatkan kursi terbanyak dalam parlemen Malaysia sebanyak 82 kursi.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
