More

    Kukuhkan Lima Guru Besar, UPH Siapkan Amunisi Intelektual dan Solusi Segar bagi Kemajuan Bangsa

    Self-Mindset Development sebagai Paradigma Antikorupsi

    Pendekatan berbeda dalam memandang isu korupsi mengantarkan Prof. Dr. Drs. Ardi, M.M.Si., Ak., CA., dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (SK Mendiktisaintek) Nomor 94871/M/07/2024 TMT 1 September 2024.

    Melalui penelitiannya yang berjudul “Embrace the Corruptor,” ia mengajak setiap individu untuk menyadari bahwa potensi koruptif pada dasarnya ada dalam diri setiap manusia. Berangkat dari pemahaman tersebut, Prof. Ardi menawarkan pendekatan Self-Mindset Development, yakni upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem dan penegakan hukum, tetapi juga pada perubahan pola pikir serta pembentukan karakter manusia.

    - Advertisement -

    “Strategi antikorupsi yang holistik memerlukan perbaikan sistem dan tata kelola sekaligus pembentukan mindset, karakter, dan spiritualitas individu. Kita perlu membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral melalui pengembangan Self-Awareness, Self-Determination, Self-Control, Self-Purposehingga Self-Mastery sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan,” tutur Prof. Ardi.

    Pariwisata Inklusif dan Kolaboratif untuk Membangun Indonesia Bahagia

    Dari sektor pariwisata, Prof. Dr. Juliana, S.E., M.M., CPHCM, CMSP, CCBM, menghadirkan perspektif baru melalui penelitiannya yang berjudul ‘Model CITRA (Collaborative Inclusive Tourism Resilience Architecture): Integratif Pariwisata Kreatif dan Inklusif Berbasis Co-Creation Experience untuk Membangun Indonesia Bahagia’.

    Dalam penelitiannya, Prof. Juliana menyoroti pentingnya perubahan paradigma pembangunan pariwisata dari sekadar berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadi berpusat pada manusia. Melalui Model CITRA, pariwisata dipahami sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat lokal, wisatawan, budaya, dan teknologi, dengan menempatkan masyarakat sebagai pencipta bersama pengalaman wisata.

    “Pembangunan pariwisata Indonesia bukan sekadar meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi membangun ekosistem terpadu yang melibatkan pengalaman, kreativitas, dan partisipasi masyarakat. Model CITRA mengajak kita melihat pariwisata sebagai sistem yang tumbuh dari komunitas dan kolaborasi, sehingga mampu menghadirkan nilai serta kebahagiaan bagi masyarakat,” ujar Prof. Juliana yang telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Manajemen Hospitality and Tourism berdasarkan SK Mendiktisaintek Nomor 43610/M/KPT.KP/2025 TMT 1 Oktober 2025. Penetapan ini turut membawa Prof. Juliana meraih Rekor MURI sebagai Profesor termuda pada bidang Ilmu Manajemen Perhotelan dan Pariwisata.

    Pengukuhan ini sekaligus menandai pencapaian istimewa bagi Prof. Juliana. Penetapannya sebagai Guru Besar turut mengantarkannya meraih Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), sebagai Profesor termuda di bidang Ilmu Manajemen Perhotelan dan Pariwisata di Indonesia.

    Bonum Commune sebagai Makna Kekuasaan Politik

    Turut dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Politik (Pemikiran Politik) berdasarkan SK Mendiktisaintek Nomor 43613/M/KPT.KP/2025 TMT 1 Oktober 2025, Prof. Dr. Drs. Thomas Tokan Pureklolon, M.P.H., M.M., M.Si.,membahas bonum commune atau kebaikan bersama.

    Penelitiannya yang berjudul ‘Negara untuk Kebaikan Bersama (Bonum Commune): Sebuah Pencarian Makna Kekuasaan dalam Pemikiran Politik’, mengajak publik merefleksikan kembali makna kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Menurut Prof. Thomas, kekuasaan seharusnya dipahami bukan sebagai alat dominasi, melainkan tanggung jawab moral untuk mewujudkan kebaikan bersama (bonum commune). Karena itu, ia menekankan pentingnya etika kekuasaan, partisipasi masyarakat, serta pembangunan kepercayaan sebagai fondasi utama demokrasi.

    “Implementasi bonum commune atau kebaikan bersama dalam demokrasi adalah sebuah keharusan. Kekuasaan harus dijalankan secara etis, partisipasi publik perlu diperkuat, dan kepercayaan masyarakat menjadi dasar legitimasi demokrasi. Kekuasaan pada akhirnya merupakan amanah moral untuk menghadirkan kebaikan bersama yang nyata bagi Indonesia,” kata Prof. Thomas.

    Pendidikan Masa Depan Berbasis Personalized Learning dan AI

    Bersambung ke halaman selanjutnya –>

    - Advertisement -

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here