Lebih jauh, Ariyo menilai pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 secara mendasar lebih lemah dibanding angka headline 5,61 persen. Konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81 persen secara tahunan disebut menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia memperkirakan bahwa tanpa dorongan belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen.
“Membaca 5,61% sebagai sinyal momentum menguat keliru; momentumnya sebetulnya melambat, hanya basis tahun sebelumnya luar biasa lemah,” tulisnya.
Ariyo juga menyoroti perbedaan antara pertumbuhan PDB manufaktur dan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang berada di level 49,1 pada April 2026 atau memasuki zona kontraksi.
“Jika Pak Anggito serius dengan pertanyaan keberlanjutan, argumen ini paling kuat untuk mendukung tesisnya, dan beliau melewatkannya,” ujarnya.
Dalam analisisnya, Ariyo menyebut biaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi semakin besar. Ia mencatat keseimbangan primer APBN berubah dari surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada Triwulan I-2026. Pada saat yang sama, pembayaran bunga utang meningkat 18,6 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp144,3 triliun.
Selain tekanan fiskal, ia juga menyoroti lonjakan subsidi dan kompensasi energi, pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.605 per dolar AS, serta penurunan cadangan devisa selama tiga bulan berturut-turut.
Menurut Ariyo, depresiasi rupiah turut menggerus pendapatan masyarakat dalam ukuran dolar AS dan menjauhkan target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.
“Setiap pelemahan 1% mengurangi PDB per kapita USD sekitar USD52, setara setahun pertumbuhan riil per kapita,” tulisnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
