Kampus Negeri Ikut Tertekan
Di sisi lain, perguruan tinggi negeri juga menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Banyak kampus dituntut meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki laboratorium, memperluas riset, mengejar akreditasi internasional, hingga memperkuat kerja sama global.
Semua itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sementara itu, dukungan pendanaan dari pemerintah tidak selalu mampu menutup seluruh kebutuhan operasional kampus. Akibatnya, sebagian perguruan tinggi mencari sumber pendapatan lain, salah satunya melalui UKT dan berbagai program kerja sama.
Di sinilah dilema muncul. Kampus membutuhkan dana untuk berkembang, tetapi mahasiswa berharap pendidikan tetap terjangkau. Fenomena lain yang ikut memengaruhi cara masyarakat melihat biaya kuliah adalah perubahan cara pandang terhadap pendidikan itu sendiri.
Dulu, gelar sarjana hampir identik dengan peluang kerja yang lebih baik. Sekarang kondisinya jauh berbeda. Persaingan kerja semakin ketat, jumlah lulusan terus bertambah, sementara lapangan pekerjaan tidak tumbuh secepat jumlah pencari kerja.
Akibatnya, banyak keluarga mulai menghitung ulang apakah biaya kuliah yang besar benar-benar sebanding dengan peluang kerja setelah lulus. Pertanyaan seperti “kalau nanti tetap menganggur, buat apa mengeluarkan biaya puluhan juta?” semakin sering terdengar.
Pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai skema bantuan seperti KIP Kuliah, beasiswa prestasi, hingga bantuan dari pemerintah daerah maupun lembaga swasta. Namun, jumlah penerima masih jauh dari total mahasiswa yang membutuhkan.
Tidak sedikit mahasiswa berasal dari keluarga yang secara administratif dianggap mampu sehingga tidak memenuhi syarat menerima bantuan, tetapi dalam praktiknya tetap kesulitan membayar biaya kuliah. Kelompok inilah yang sering disebut sebagai missing middle—tidak cukup miskin untuk mendapat bantuan, tetapi juga tidak cukup mampu untuk membayar biaya pendidikan dengan nyaman.
Jadi, Kampus Ramah atau Tidak?
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
