Kolusi Kekuasaan dan Bisnis Memicu Oligarki
Didik menilai politik dapat membunuh bisnis ketika kekuasaan, kebijakan pemerintah, dan kepentingan penguasa justru menghancurkan iklim usaha serta kegiatan ekonomi produktif. Ia menyoroti praktik kolusi antara penguasa dan kelompok bisnis tertentu yang berpotensi melahirkan oligarki, monopoli, pemburuan rente, hingga pembajakan kebijakan publik.
Hubungan transaksional antara kekuasaan dan kelompok bisnis tertentu dapat membuat kebijakan negara tidak lagi berpihak pada kepentingan publik. Dalam situasi tersebut, kekuasaan bahkan dapat dikendalikan oleh kepentingan bisnis dari luar pemerintahan.
Persoalan semakin serius ketika pejabat publik menggunakan kewenangan negara untuk menguntungkan bisnis pribadi, keluarga, maupun kroninya. Didik menyebut fenomena ini sebagai penguasa yang sekaligus menjadi pengusaha atau “penguasaha”. Praktik tersebut menciptakan konflik kepentingan karena kepentingan negara bercampur dengan kepentingan pribadi dan kelompok di sekitar kekuasaan.
Akibatnya, institusi, norma, serta aturan main menjadi rusak. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian dan memperburuk iklim usaha secara keseluruhan.
Kebijakan Publik Tidak Boleh Bergantung pada Intuisi Penguasa
Dalam tulisannya, Didik juga mengkritisi semakin lemahnya peran teknokrat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ia melihat adanya gejala ketika kebijakan negara lebih banyak ditentukan oleh keputusan personal pemimpin dibandingkan melalui proses yang demokratis dan berbasis keilmuan.
Menurutnya, kebijakan ekonomi dan bisnis yang baik harus didasarkan pada bukti, analisis rasional, serta pertimbangan risiko yang terukur. Sebaliknya, kebijakan yang hanya mengandalkan intuisi personal dan kepentingan politik jangka pendek kelompok elite berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak memadai, bahkan merugikan perekonomian.
Didik menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya tidak mengabaikan hukum pasar dan analisis ilmiah. Prinsip evidence-based policy perlu menjadi landasan agar keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Peringatan terhadap Pelemahan Institusi dan Pengawasan Kekuasaan
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
