JAKARTA, KabarKampus – Aliansi Ekonom Indonesia bersama dengan Paramadina Public Policy Institute menggelar Diskusi Terbuka pada Sabtu, 23 Mei 2026, di Universitas Paramadina, Jakarta, untuk menelaah secara kritis angka pertumbuhan PDB Kuartal I 2026 sebesar 5,61% YoY yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sekaligus memaparkan kerentanan struktural ekonomi Indonesia yang mendasarinya.
BPS merilis angka pertumbuhan PDB Q1 2026 sebesar 5,61% YoY—angka tertinggi sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19. Namun kajian terbaru Ikhsan dan Riefky (2026) mengidentifikasi adanya inkonsistensi internal di dalam data BPS itu sendiri, yakni kontraksi sektor listrik sebesar −0,99% seiring dengan sektor Manufaktur yang tumbuh sebesar +5,04% menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai integritas pengukuran. Apabila inkonsistensi tersebut dikoreksi, maka perkiraan pertumbuhan yang wajar berkisar pada 4,4%–5,2%.
Di sisi lain, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berlapis. Mulai dari pelemahan nilai tukar Rupiah, ruang fiskal APBN yang menyempit, tantangan pertumbuhan ekonomi Q2–Q4 2026, transmisi konflik Iran–AS terhadap harga minyak global, hingga implikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS yang ditandatangani 19 Februari 2026.
Wijayanto Samirin Ekonom Universitas Paramadina, membuka kegiatan ini dengan memberikan konteks bahwa kepastian menjadi kunci penting dalam menavigasi ketidakpastian dan tantangan perekonomian saat ini. “Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust”, ucap Wijayanto Samirin.
Kegiatan diskusi dibagi dalam dua segmen. Segmen pertama tiga pemantik diskusi membahas isu-isu ekonomi terkini seperti kualitas pertumbuhan, tekanan depresiasi rupiah, serta menyempitnya ruang fiskal. Segmen kedua berbentuk panel yang membahas isu-isu perdagangan internasional terkini, seperti konflik Iran-Amerika Serikat (AS), Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS, dan pembentukan badan ekspor. Diskusi dihadiri oleh penandatangan 7 Desakan Darurat Ekonomi dan berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, mahasiswa, dan jurnalis.
Segmen pertama mendiskusikan mengenai update kondisi makroekonomi Indonesia Q1-2026. Teuku Riefky, M.Sc., salah satu penyusun kajian yang mempertanyakan angka resmi BPS yang baru saja dirilis bulan ini. Ia menegaskan bahwa inkonsistensi dalam data bukan sekadar persoalan teknis:
“Pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61% perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Terus menurunnya kelas menengah, daya beli secara umum, dan stagnannya produktivitas sektoral masih menjadi masalah ekonomi yang belum terselesaikan. Salah mengartikan angka PDB dapat berisiko merumuskan kebijakan yang salah dan justru menunda reformasi yang sangat diperlukan.”
Vid Adrison, Ph.D. – Kaprodi Studi Ekonomi FEB UI juga mengingatkan bahwa angka belanja Q1-2026 yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan kesehatan APBN secara keseluruhan. “Front-loading belanja di Q1-2026 memberi ilusi kesehatan fiskal. Hal yang perlu diwaspadai adalah tekanan pada Q2 hingga Q4 di tahun 2026, yakni ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit, penurunan transfer ke daerah, dan alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas adalah kombinasi yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita.”, ungkapnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
