Ahmad Fauzan Sazli
MAKASSAR, KabarKampus – Kasus penyelundupan manusia di Indonesia bukanlah masalah baru. Berdasarkan data CMIS PS Satgas Bareskrim Mabes Polri, terhitung ada sebanyak 113 kasus penyelundupan manusia sejak tahun 2011 hingga September 2013.
Prof. Dr. Dwia AriesTtina mengatakan, bahwa Universitas Hasanuddin siap turut serta dalam memerangi people smuggling atau penyelundupan manusia, khususnya ke Australia. Selain berinterigrasi dalam proses penyusunan kebijakan, Unhas juga siap bekerja sama dengan KBRI Canberra dalam mengadakan KKN tematik yang berhubungan dengan kasus People Smuggling.
“Kami siap mengadakan KKN tematik ini sebagai bentuk peran serta dalam memerangi kasus penyelundupan manusia di pulau-pulau terluar Indonesia,” ujar Prof. Dwia, WR 4 Unhas dalam seminar “Analisis Kritis Evaluasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani People Smuggling ke Australia” di gedung Rektorat, Selasa (22/10/2013).
Sementara itu Nadjib Nadjib Riphat Kesoema, Duta Besar RI untuk Australia., mengatakan, bahwa saat ini Sulawesi Selatan menjadi sasaran utama karena dikenal memiliki pelaut-pelaut yang handal.
“Inilah alasan kami memilih Unhas sebagai partner kerjasama dalam memerangi kasus ini, karena Unhas merupakan salah satu Universitas sentral di Sulsel,” ujar Nadjib.
Nadjib Riphat juga menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan KKN ini juga dapat dilaksanakan di Australia.
Seminar ini merupakan kerjasama yang dilakukan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri, KBRI Canberra, Kedubes Australia di Jakarta bersama Universitas Hasanuddin. Sebelumnya telah diadakan riset terlebih dahulu oleh Tim peneliti dari Unhas yakni Dr. Muhammad Nasir Badu, Ph.D dan Drs. Aspiannor Masrie di daerah NTT, NTB, dan Sulsel.
“Hasil riset dari tim peneliti Unhas ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam menyusun kebijakan RI terhadap masalah people smuggling atau penyelundupan manusia,” ujar Alfred Palembangan, Sekretaris BPPK-Kemlu.
Alfred Palembangan menambahkan bahwa ABK (Anak Buah Kapal) dan nelayan tradisional kita sangat mudah dimanfaatkan oleh Mafia penyelundupan. Faktor ekonomi menjadi motif utama terjadinya kasus people smuggling ini.
“Hukuman dari Pemerintah Australia terhadap pelaku penyelundupan manusia belum dapat memberikan efek jera pada para pelaku penyelundupan,” ujar Alfred.[]
