Nasir, Mahasiswa UBK
Ilustrasi. FOTO : AHMAD FAUZAN SAZLI
PALU, KabarKampus – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Mogok Buruh Nasional (SDMBN) mengadakan aksi solidaritas mogok nasional buruh. Aksi yang diikuti oleh Pembebasan,FMN,Komunitas Ekopol dan LMND ini digelar di depan kantor DPRD Kota Palu dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (01/11/2013).
Dalam aksinya mahasiswa menuntut agar pemerintah menaikan upah buruh secara nasional, stop sistem kerja autsorsing, stop liberalisasi pendidikan, tolak Inpres no 9 tahun 2103 tentang upah minimum. Selain itu mahasiswa juga menuntut pemerintah agar memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada rakyat miskin, hentikan tindak represif terhadap gerakan rakyat, serta mewujudkan pendidikan gratis untuk rakyat.
“Pemerintah harus mengakomodir tuntutan-tuntutan buruh terutama soal Upah, kalo untuk kota Palu harus dinaikan upah layak regionalnya, harus lebih dari gaji pokok satu juta lima ribu rupiah,” kata Mirza, Wakil Koordinator lapangan aksi.
Mirza menekankan agar pemerintah harus bisa mensejahterkan kaum pekerja khususnya buruh, tani dan nelayan. Selain itu Mirza menghimbau agar pihak kepolisian tidak dijadikan alat pemerintah.
“Pihak kepolisian jangan dijadikan sebagai alat pemerintah untuk merepsresif gerakan massa yang menuntut hak-hak rakyat,” katanya
Sementara itu, M. Rifai ketua LMND Palu saat dihubungi menyatakan akan tetap menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat khususnya buruh.
“Gaji buruh saat ini tidak bisa menutupi kebutuhan keluarganya yang serba mahal. Kami akan terus menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat khususnya buruh yang sedang melakukan mogok nasional,” katanya.
Aksi aksi mahasiswa ini dimulai dari taman GOR Palu, kemudian longmarch ke DPRD Kota Palu, dan kantor kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Di sana mereka orasi secara bergantian.[]
