JAKARTA, KabarKampus – Hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi kekhawatiran sendiri bagi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Mereka menilai MEA yang akan berlangsung tak lama lagi ini akan berakibat pada liberalisasi jasa kesehatan. Para dokter asing akan bebas masuk ke Indonesia.
Oleh karena itu PB IDI sebagai level eksekutif tertinggi dalam jajaran organisasi IDI mengambil sikap terkait MEA yang akan berdampak pada pelayanan kesehatan tersebut. Salah satu sikap yang mereka tawarkan adalah menolak tenaga medik dan pengelola layanan kesehatan dari luar negeri.
“Demi keamanan dan kedaulatan negara, pekerja medik dan pengelola layanan kesehatan di Indonesia harus berbangsa Indonesia,” kata Dr. Zainal Abidin, Ketua PB IDI kemarin, Rabu, (05/08/2015).
Menurut Zainal, keputusan tersebut diambil karena IDI melihat situasi bangsa ini harus diatasi dengan bangsa sendiri. Seperti Jepang, di sana tidak ada dokter lain, keculi dokter berbangsa Jepang.
Zainal menceritakan, ketika terjadi Tsunami di Jepang dan Indonesia ingin menawarkan bantuan dokter. Mereka menolaknya. Mereka mengatakan bisa sendiri.
“Saya kita itu perlu kita contoh,” kata Zainal.
Disamping itu kata Zainal, liberalisasi atau pasar bebas tidak pernah adil. Pasar bebas selalu menguntungkan pemilik modal besar.
Oleh karena itu ungkap Zainal merek mewanti-wanti pemerintah agar tidak meliberalisasi sektor kesehatan. Karena sektor kesehatan menyangkut nasib dan kedaulatan negara yang harus terbabas dari spirit “Profit Motive dan liberalisasi”.
“Pemerintah harus sepenuhnya memegang kendali memimpin perbaikan sistem kesehatan nasional. Membiarkan mekanisme pasar bebas berlaku di sektor kesehatan hanya akan membawa negeri ini ke pelayanan kesehatan berbiaya tinggi dan akan terjadi lost generation,” terang Zainal.[]
