JAKARTA, KabarKampus – Di era pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) banyak harapan masyarakat yang menginginkan perekonomian menjadi lebih baik. Tentunya harapan itu bisa membuat masyarakat lebih sejahtera.
Namun sayangnya di era Jokowi-JK banyak regulasi soal ekonomi yang masih tidak berpihak kepada rakyat kecil. Hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak justru dikuasai swasta atau tidak dikuasai oleh negara.
Prof. Edi Setiadi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung menilai, banyak situasi di bidang ekonomi dengan dalih pasar bebas, regulasinya tidak memihak kepada rakyat kecil. Salah satu contoh sederhananya adalah UU Sumber Daya air.
“Karena suatu saat sumber air di pegunungan dikuasai oleh swasta. Nanti mau ngambil wudhu aja harus bayar,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Unisba ini dalam diskusi “Masa Depan Indonesia? Outlook 2016 Persepsi dan Harapan Masyarakat Indonesia yang digelar Ikatan Alumni (IKALU) Unisba di Jakarta, Kamis, (24/12/2015).
Contoh lainnya kata Prof. Edi adalah UU Anti Monopoli. Ia menuturkan, mungkin semua orang tahu, mie instan makanan kesukaan orang Indonesia, mulai dari menanak bawang sampai mengimpor dilakukan oleh satu pihak. Padahal kalau butuh bawang merah, bisa diambil dari petani Brebes.
“Kenapa itu tidak dilakukan? Ini karena regulasi kita mengalahkan semuanya,” ungkap lulusan Hukum Unisba tahun 78 ini.
Menurutnya, seharusnya sumber-sumber ekonomi terutama yag menyangkut hidup orang banyak dikuasai negara. Apalagi akan diberlakukannya MEA, negara sudah seharusnya memproteksi sumber-sumber ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kenapa ini tidak dilakukan?” tanya Prof Edi.
Dalam kesempatan tersebut juga, Prof Edi mengajak mahasiswa untuk tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut. Ia juga mengajaka agar mahasiswa juga tidak menjadi menara gading dan tidak boleh steril dengan kenyataan objektif yang dirasakan masyarakat.[]
