JAKARTA, KabarKampus-Tindakan brutal anggota TNI Kodam III Siliwangi terhadap volunteer Perpustakaan Jalanan Bandung menuai protes keras dari berbagai kelompok di Indonesia. Salah satunya Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi).
“Keterlibatan TNI di ranah publik semacam itu telah meruntuhkan seluruh tatanan supremasi hukum dan pemenuhan hak asasi manusia,” tulis Asep Komarudin perwakilan Gema Demokrasi lewat siaran persnya kepada KabarKampus, Selasa (23/08/2016).
Gema Demokrasi mencatat, dalam kurun waktu yang berdekatan, arogansi TNI secara telanjang dipertontonkan di ranah publik. Di Medan Sumatera Utara, anggota TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo melakukan tindakan brutal terhadap sejumlah warga dan jurnalis pun terluka parah.
Kali ini, kekerasan terjadi di kota yang mengklaim sebagai kota ramah Hak Asasi Manusia, yakni kota Bandung.
Tiga orang volunteer Perpusatakaan Jalanan Bandung, pada Sabtu malam (20/08/2016) dipukul oleh anggota TNI Kodam III Siliwangi. Komunitas yang sudah berjalan sejak 2010 dianggap meresahkan dan disamakan dengan geng motor.
Tindakan brutal anggota TNI Kodam III Siliwangi jelas-jelas menunjukkan arogansi.
“Praktik keterlibatan TNI yang semakin marak ini menunjukan arogansi dan keengganan untuk tunduk pada supremasi sipil yang berdampak pada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak sipil warga yang dilindungi oleh undang-undang,” kata Asep Komarudin.
Tindakan aparat TNI Kodam III Siliwangi di atas jelas-jelas bertentangan dengan UU TNI Nomor 34/ Tahun 2004 pasal 7 ayat 2 dan 3 yang mengatur pelibatan TNI di hal-hal luar perang, yang mengharuskan adanya keputusan politik (kebijakan presiden), dan mendapatkan pertimbangan DPR RI.
Asep Komarudin juga menyatakan untuk saat ini kondisi Bandung tidak dalam darurat militer dan darurat konflik sosial. Maka tidak memerlukan TNI untuk melakukan penjagaan keamanaan.
Sayangnya dalam kasus seperti ini, menurut Gema Demokrasi, otoritas sipil yakni Walikota Bandung dan DPRD Kota Bandung bungkam. []
