ENCEP SUKONTRA
BANDUNG, KabarKampus-Kejahatan seksual memiliki kaitan erat dengan kemiskinan. Maka salah satu pencegahan terhadap kejahatan seksual, pemerintah harus mampu mengentaskan kemiskinan. Namun pemerintah tidak punya data kemiskinan yang akurat.
“Kita memiliki kendala data. Yang tahu jumlah penduduk Indonesia hanya Allah,” kata Asisten Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak Menteri Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Marwan Syaukani.
Marwan Syaukani berbicara dalam Seminar Nasional bertema “Eksploitasi Seks Komersial Anak dan Inklusi Sosial” di Aula Pasca Sarjana Universitas Katholik Parahyangan (Unpar), Jalan Merdeka, Bandung, Selasa (30/08/2016). Seminar Nasional ini digelar KAP Indonesia dan LPPM Unpar.
Menurut Marwan Syaukani, untuk mengatasi kemiskinan perlu data yang akurat. Bagaimana mau mengatasi kemiskinan jika datanya saja tidak jelas. Saat ini pemerintah tengah memperbaiki data kemiskinan.
Ia menjelaskan, data kemiskinan yang ada saat ini tersebar di kementerian. Semua data tersebut memiliki kualitas, namun diperlukan data tunggal yang komprehensif yang menjadi acuan bersama.
“Tak ada yang “menjahit”, masing-masing jalan sendiri. Padahal data dari kepolisian, Kemensos, KPA itu bagus-bagus,” katanya.
Ia mengambil contoh pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam mengatasi masalah kemiskinan. Sebagai negara maju, AS memiliki sistem data yang kuat. Meski kemajuan Indonesia tidak seperti AS, menurutnya apa salahnya meniru mereka.
“Di Amerika keluarga yang hidup dengan satu anak minimal berpenghasilan 1.100 dollar. Lebih dari itu, pemerintah yang subsidi memberikan bantuan langsung, bukan BLSM,” katanya.
Menurutnya, warga miskin di AS tidak mengantre BLSM seperti di Indonesia. Dalam memberikan bantuan langsung kepada warga miskinnya, AS menggunakan data yang akurat.
“Data di kita harus dibetulkan, kemiskinan harus ditata dengan baik,” katanya.
Masalah lain yang terkait dengan kejahatan seksual adalah kebodohan. Marwan Syaukani lagi-lagi mengacu pada sekolah di AS. Menurutnya, sekolah dasar di negeri Paman Sam ditanggung pemerintah. “Tidak ada sekolah swasta seperti di Indonesia. Adanya sekolah negeri,” ujarnya.
Keberadaan data yang bisa menjadi acuan bersama penting dalam mengatasi kejahatan seksual perlu. Dengan adanya data, masalah sosial ini bisa dilakukan dengan berbagai macam pendekatan, mulai dari pendekatan terhadap keluarga berupa memberikan pelatihan tentang pola asuh anak.
Sedangkan pendekatan kepada keluarga miskin, pendekatan bisa dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi. Ia menuturkan, tidak sedikit kasus eksploitasi anak didorong kebutuhan ekonomi.
“Penjualan anak malah ada yang dilakukan secara komunal, melibatkan banyak pihak termasuk RT dan RW,” katanya. []
