JAKARTA, KabarKampus – Memasuki dua tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK) Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai kebijakan Jokowi – JK masih jauh dari nawacita yang tertuang dalam janji mereka saat kampanye. Hal ini terlihat dari banyaknya kebijakan yang dikeluarkan lebih menguntungkan pasar daripada rakyat Indonesia.
“Paket kebijakan pemerintah Jokowi-JK lebih banyak yang bertujuan untuk mederegulasi kebijakan agar mendorong investor untuk investasi. Terlebih, terlihat pada kenaikan upah minimum setiap tahun akan dihitung berdasarkan berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, yang akan dituangkan dalam PP tentang Pengupahan. Artinya pemerintah telah mengurangi campur tangannya dan menyerahkan sepenuhnya pada pasar,” Ungkap Chrisman Damanik, Ketua Presidium GMNI, Kamis, (20/10/2016).
Dari segi ekonomi, Presidum GMNI masa jabatan 2015-2017 ini melihat, rezim Jokowi – JK masih memiliki ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam pembiayaan APBN. Adapun tax amnesti sebagai siasat untuk menambah penerimaan APBN, justru disisi lain keberadaannya mengistimewakan para konglomerat dari berbagai kasus korupsi.
Selain itu, kebijakan ekonomi yang dilakukan Jokowi-JK juga belum memunculkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Hal ini terlihat dari indeks penguasaan tanah di Indonesia yang mendekati angka 0,58.
“Artinya, hanya sekitar 1% penduduk yang menguasai 59% sumber daya agraria, tanah, dan ruang” terangnya
Kemudian, soal pemerataan dan membangun Indonesia dari pinggiran yang menjadi salah satu janji nawacita Jokowi, keberadaanya telah kabur. Jokowi – JK lebih terobsesi membangun megaproyek infrastruktur.
Selanjutnya, revolusi mental itu yang juga merupakan penjabaran kampanye nawacita Jokowi-JK tentang Nation and Character Building, nyatanya tidak menjadi prioritas dua tahun pemerintahan Jokowi. Ini terlihat dari belum ada realisasi yang kongkrit untuk itu.
Oleha karena itu, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Jokowi – JK GMNI menegaskan kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap melaksanakan nawacita yang bernafaskan Trisakti sebagai janji yang harus ditepati. Jangan hanya menjadikan Trisakti dan nawacita sebagai jargon-jargon politik belaka tanpa realisasi.[]
