IMAN HERDIANA
BANDUNG, KabarKampus-Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) mengecam keras tindakan represif aparat keamanan terhadap petani Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang menolak pengukuran tanahnya untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kamis (17/11/2016).
“Mengecam keras penggusuran desa Sukamulya atas pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity,” kata Chabibullah, Ketua Dewan Pimpinan Nasional KPRI, melalui pernyataan sikap yang diterima KabarKampus, Senin (21/11/2016).
KPRI juga mendukung sepenuhnya perjuangan petani desa Sukamulya dalam mempertahankan hak-haknya atas lahan.
Selain itu, KPRI menyebut kebijakan pembangunan Jokowi tidak berbeda dengan kebijakan pembangunan SBY yang merampas lahan masyarakat demi kepentingan jaringan oligarki dan para pemilik modal.
Menurut Chabibullah, mega proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) merupakan proyek lama yang dimulai sejak era kepemimpinan SBY. Proyek ini masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2011.
Walau tidak semua proyek MP3EI dilanjutkan oleh Jokowi, BIJB tetap dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional yang dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Dalam Perpres tersebut, BIJB menjadi salah satu dari 225 proyek pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan oleh Jokowi.
“Kepentingan pemerintah, baik pemerintah nasional maupun pemerintah daerah, untuk memaksa pembangunan mega proyek ini sangat terasa untuk kepentingan para pemilik modal,” katanya. []
