BANDUNG, KabarKampus – Sekitar 30 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kota Bandung menggelar aksi di depan Gedung Sater Bandung, (08/12/2016). Aksi ini sebagai bentuk protes atas pembiaran pemerintah terhadap penghalangan kegiatan KKR Natal oleh sekelompok orang di Sabuga, Bandung, pada hari Selasa, (06/12/2016) kemarin.
Sebelumnya aksi di depan Gedung Sate, puluhan mahasiswa ini menggelar aksi di Kantor Pemkot Bandung. Kemudian mereka longmarch menuju Gedung Sate Bandung. Di kedua lokasi ini mereka menyampaikan kekecewaan mereka terhadap Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar yang tidak mampu menjamin kebebasan beragama di Bandung,
“Dua hari lalu terjadi aksi intoleransi terhadap jemaat KKR di Sabuga Bandung. Kami Cipayung Plus merasa sedih dengan peristiwa itu, terlebih pemerintah cenderung membiarkan tindakan intoleransi itu terjadi,” kata Wang Tao Manullang, Ketua GMKI Cabang Kota Bandung di depan Gedung Sate, Kamis, (08/12/2016).
Kemudian, kata Tao, yang membuat mereka kecewa lagi adalah Achmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat menganggap perkara pembubaran KKR Natal di Sabuga ini adalah perkara kecil. Padahal kasus intolerasi seperti ini di Jawa Barat bukan yang pertama kali, namun sudah kesekian kali.
“Dimana logika Gubernur Jawa Barat itu,” jelasnya.
Sementara itu Ibnu Mahbub, Ketua PC PMII Kota Bandung juga menyayangkan adanya pembubaran paksa ibadah KKR di Sabuga. Baginya menghalangi agama lain untuk beribadah menandakan toleransi di Kota Bandung telah dirusak. Sementara Pemkot Bandung terkesan menutup mata terkait masalah intoleransi ini.
“Padahal Bandung merupakan kota yang dianggap layak HAM,” kata Ibnu.
Oleh karena itu, Ibnu mendesak, Pemkot Bandung untuk bisa menjamin kebebasan beragama di Kota Bandung. Pemerintah harus menindak tegas menindak oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.
“Bila pemerintah tidak tegas, peristiwa seperti ini akan terulang lagi. Karena kasus intoleransi di Jawa Barat adalah yang tertinggi di Indonesia,” jelas Ibnu.
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu dan kawan-kawan meminta agar negara hadir dalam menjamin hak-hak setiap warga dalam menjalankan ibadah tanpa terkecuali. Sementara untuk pihak Kepolisian agar mengusut tuntas kasus pembubaran acara KKR di Sabuga kemarin. []
