BANDUNG, KabarKampus – Sekitar 40 mahasiswa dan pemuda Bandung mengelar peringatan Hari HAM Internasional dengan tema “HAM Berkalung Senapan” di depan Gedung Merdeka Bandung, Sabtu, (10/12/2016). Aksi yang diinisiasi oleh Solidaritas Rakyat Untuk Demokrasi (SORAK) ini mendesak pemerintah untuk menyelenggarakan referendum bagi masyarakat Papua.
Aksi ini digelar dengan teatrikal yang menunjukkan kekerasan yang dilakukan tentara dan aparat penegak hukum terhadap masayarakat Papua. Selain itu aksi yang diikuti oleh Aliansi Mahasiswa Papua ini juga menjadikan halaman Gedung Merdeka sebagai ajang untuk menyampaikan kondisi penegakan HAM baik lewat orasi maupun lewat poster.
Barra, Juru Bicara aksi mengatakan, pelanggaran HAM di Papua sangat tinggi. Bahkan HAM di Papua cenderung tidak berlaku. Buktinya banyak warga Papua yang direpresif dan dibunuh oleh negara hingga saat ini.
“Banyak aktivis Papua yang ditangkap hanya karena menyebarkan selebaran. Ini menunjukkan di Papua sudah tidak ada lagi kebebasan dan demokrasi,” kata Barra.
Belum lagi kata Barra, masalah kesejahteraan masyarakat Papua yang memprihatinkan, ditambah dengan pengerusakan lingkungan di Papua. Hal ini membuat masyarakat Papua makin binasa dan tersingkir.
“Oleh karena itu, kami merasa masyarakat Papua perlu menentukan nasib sendiri dengan cara referendum,” ungkap Barra.
Sementara itu Marcus Medlama, aktivis Aliansi Mahasiswa Papua menambahkan, hingga saat ini di Papua ruang demokrasi sangat sempit. Jurnalis tidak boleh masuk ke Papua. Sehingga bila terjadi penculikan di Papua dan ada masyarakat Papua yang di bunuh tidak ada yang tahu.
“Terakhir aktivis yang dibunuh adalah Robert Jitmau, aktivis Pasar Mama Papua. Ia sengaja dibunuh dengan ditabrak oleh seseorang,” kata Marcus.
Menurut Marcus, masih banyak lagi kasus pembunuhan aktivis di Papua yang belum terungkap karena jurnalis tidak bisa masuk ke Papua. Sehingga mereka perlu untuk turun aksi ke jalan seperti ini agar masyarakat Indonesia tahu apa yang terjadi di Papua.
Marcus menegaskan, bila kasus pelanggaran HAM di Papua tidak bisa dikendalikan, pemerintah Indonesia bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Caranya adalah memberikan kebebasan bagi masyarakat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri dengan cara referendum.
“Ini adalah cara yang paling demokratis,” ungkap Marcus.
Selain kasus HAM di Papua, Marcus dan kawan-kawan juga melihat pemerintah tidak serius mengungkap kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan Munir, Wiji Thukul dan sejumlah pelanggaran HAM lainnya. Hingga saat ini belum ada petinggi militer yang diduga melanggar HAM yang diadili. Dalam kesempatan tersebut, mereka mendesak agar pemerintah serius menegakkan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.[]
