BANDUNG, KabarKampus – Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memiliki tanggung jawab untuk menjaga pencurian ikan di laut Indonesia. Hal ini sudah dibuktikannya dengan banyaknya kapal-kapal pencuri ikan asing yang ditenggelamkan. Termasuk ikut mendorong Peraturan Presiden mengenai Illegal Fishing.
Lalu bagaimana dengan pembangunan di laut atau seperti reklamasi Teluk Jakarta yang dianggap merusak ekosistem dan kehidupan nelayan di Jakarta?
Pertanyaan ini menyeruak dalam Kuliah Umum bersama Menteri Susi Pudjiastuti dengan Tema : Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia” di Kampus ITB, Bandung, Jumat, (03/02/2017).
Menteri Susi mengatakan, reklamasi bukanlah hal yang tabu. Biasanya dalam sebuah pembangunan reklamasi diperlukan untuk menambah wilayah, baik untuk pabrik maupun bisnis.
Bagi Susi dalam membangun reklamasi, harus menimbang kepentingan publiknya. Seperti untuk pelabuhan, airport, kemudian karena tidak ada tanah lagi seperti Singapura. Termasuk kepentingan komersil seperti untuk membangun tempat wisata dan property.
“Akan tetapi, sebuah reklamasi adalah sebuah rekayasa ekosistem atau lingungan hidup. Pilar- pilar lingkungan harus ditaati dan disiplin. Bila tidak memasukkan unsur unsur ekologi, itu bisa menjadi bencana besar,” kata Susi dihadapan mahasiswa ITB.
Menurut Menteri Susi, reklamasi teluk Jakarta merupakan rencana pemerintah Jakarta untuk membuat pulau pulau baru dan hunian baru. Boleh saja, tetapi koridor hukum, legalitas dan caranya harus diatur. Aturannya ada dan bila tidak sesuai dengan aturan maka tidak boleh.
“Kenapa sekarang ada monatorium untuk teluk Jakarta? Karena disitu ada suatu pelanggaran- pelangaran. Seperti jaraknya kurang dari darat, pulau dua disatuin, ada yang terlalu dekat dengan pinggir, gambar dan realitas tidak sama, dan pengambilan pasir untuk reklamasinya tidak sesuai dengan yang diperbolehkan,” kata Menteri Susi.
Lalu apakah rencana ini boleh diteruskan? Menurut Susi, tentu boleh, kalau pemerintah mau. Karena yang memberi izin pemerintah. Namun untuk membuat bisa atau tidaknya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan yang memberikan Analisis Dampak Lingkungan atau Amdal.
“Kami hanya diberikan disposisi untuk lingkungan perikanan dan kelautan saja. Tapi pesan Pak Presiden, agar pembangunan tersebut tidak merugikan stake holder yaitu nelayan dan pemilik pelabuhan. Kedua sesuai dengan aturan dan ketiga tidak merusak lingkungan dan sebesa-besarnya digunakan untuk kepentingan publik,” ungkap Menteri Susi yang juga pengusaha di dunia perikanan dan transportasi udara ini.
Jadi sekali lagi Menteri Susi menegaskan, reklamasi tidak tabu, namun disinilah peran akademisi yang biasanya dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Rekomendasi teknis itu sangat penting. Oleh karena itu akademisi harus memiliki integriti dan accountability yang tidak bisa dibeli untuk melegalkan hal yang salah.
“Di sinilah pentinganya integriti dari sebuah Perguruan Tinggi dan kehormatan sebuah Perguruan Tinggi. Akademisi merupakan penjaga gawang pemerintah dalam membuat kebijakan. Kalau hal tersebut sudah tidak ada, semua bisa salah dan bisa merugikan stake holder,” ungkap Susi.
Menurut Susi, hal tersebut karena, biasanya legalisasi dan justifikasi itu latar belakangnya adalah akademisi. Jadi di sinilah bagaimana akademi melihat pentingnya posisi sebagai penjaga kebenaran.
“Kalau tidak bisa menjaga itu, nanti dibelokkan oleh pemilik dana. Ya habis!
Bagi Susi Indonesia itu kaya sekali. Apa saja punya. Namun Indonesia lemah di integriti dan accountability. Tapi Susi yakin Perguruan Tinggi bisa memperbaiki itu, karena tempat terbaikuntuk menumbuhkan bibit-bibit integriti adalah Perguruan Tinggi.[]
