SEMARANG, KabarKampus – Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga melakukan aksi di Patung Kuda Universitas Diponegoro Semarang, Jumat, (03/03/2017). Aksi ini digelar untuk mendukung sebanyak tujuh negara Pasifik yang ingin membawah masalah Papua di dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Aksi yang dimulai pukul 09:30 WIB ini digelar dengan orasi secara bergantian. Sepanjang aksi para orator banyak mengulas persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1960-an.
Salah satunya disampaikan Zan Magay, Koordinator Aksi. Ia mengatakan, rakyat Papua secara sadar memproklamirkan negara West Papua pada 1 Desember 1961. Namun digagalkan melalui TRIKORA yang dikeluarkan oleh presiden Soekarno melalui komando operasi Jendral Soeharto untuk menghilangkan nasionalisme Papua ribuan rakyat Papua dibunuh.
“Saat ini pemerintah Indonesia sedang bersuara untuk memperpanjang PT. Freeport namun mahasiswa dan rakyat Papua menuntut agar ditutup,” kata Zan Magay.
Keinginan mereka agar PT. Freeport ditutup, kata Zan Magay adalah karena Freeport pembawa malapetaka bagi rakyat Papua. Sebelumnya perusahaan imprealis Amerika itu melakukan kontrak karya secara sepihak antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 1967, padahal waktu itu Papua masih wilayah sengketa atau sebelum dilakukan PEPERA tahun 1969.
“Hal itu terbukti dalam pelaksanaan PEPERA yang tidak demokratis dari 8.800 orang Papua pada saat itu, dipilih hanya 1025 orang dan sebagian besar dikarantinakan dan hanya 125 orang yang memberikan hak suara,” ungkap Zan Mangay.
Sementara itu Janu Adii menambahkan, kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat bangsa Papua berlanjut sejak Papua dianeksasikan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dibawa rezim Soeharto yang berwatak militeristik wilayah Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM), terhitung 8 kali operasi dilancarkan akibatnya ribuan rakyat Papua Barat yang tidak berdosa dibunuh dan ribuan lainnya mengungsi ke Papua New Guinea.
“Pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Arnold Clemens Ap, Dr. Thom Wainggai, Theys Hiyo Eluay, Kelly Kwalik, Musa Mako Tabuni dan lainnya masih belum diselesaikan oleh negara,” ungkap Janu.
Bahkan katanya, dalam pilkada baru-baru ini di Dogiay Aparat menembak mati dua orang dan puluhan lainnya luka-luka. Provokasi Aparat juga terjadi di kabupaten Intan Jaya mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan 600 orang lainnya mengalami luka berat.
Oleh karena itu kata Janu, karena kejahatan kemanusiaan secara sistemais dan terustruktur tersebut, tidak ada jalan lain untuk selamatkan manusia dan alam Papua. Maka Aliansi Mahasiswa Papua menuntut semua perusahaan Multi National Coorporation’s (MNC’s) yang melakukan ekplorasi dan eksploitasi di Tanah Papua ditutup. Selain itu mereka mendesak PBB beserta pemerintahan Jokowi-Jk, untuk segera memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.
“Tutup Freeport dan berikan Hak penentuan nasib sendiri dan ketiga usut tuntas kasus pelanggaran HAM di Papua. Keempat menarik militer (TNI dan Polri) organik dan non organik dari Tanah Papua (Papua Barat) dan kelima usut tuntas aktor konflik sengketa Pilkada di Intan Jaya,” ungkap Janu.[]
