BANDUNG, KabarKampus – Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GP), sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki garis perjuangan yang sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) belum mengambil sikap pasca dibubarkannya HTI. Mereka mengaku hingga saat ini baru berkosolidasi antar sesama pengurus Gema Pembebasan.
“Saat ini kami masih santai-santai saja. Belum menentukan langkah selanjutnya, baru konsolidasi saja,” kata Indra Lesmana, Ketua Gema Pembebasan Jawa Barat kepada KabarKampus, (Kamis, 20/07/2017).
Begitu juga, kata Indra, sikap dari Pengurus GP Pusat. Belum ada sikap resmi dan instruksi dari pengurus pusat.
Namun, mengenai resiko dibubarkan, kata Indra, tidak cuma Gema Pembebasan, Perppu Ormas ini juga akan menyasar semua ormas Islam dan ormas lainnya.
“Di dalam Perppu tersebut ada pasal karet, kalau sebuah organsisasi dianggap bertentangan dengan pancasila, maka siap akan ditindak oleh pemerintah. Artinya bukan cuma menyasar HTI atau Gema Pembebasan saja, organisasi lainnya juga akan kena,” tambahnya.
Oleh karena, itu ia merasa keberatan bila pemerintah asal main bubarkan ormas lewat Perppu tersebut. Apalagi alasannya tidak jelas.
“Kalau kita merujuk pada UU Ormas, yang bertentangan dengan pancasila adalah marxisme, leninisme, dan komunisme. UU tersebut tidak mengatakan Islam. Sementara ajaran khilafah yang digunakan adalah ajaran Islam,” katanya.
Bagi Indra, terkait rencana pemerintah membubarkan sejumlah Ormas, mereka sendiri akan berpegang pada Pasal 28 UUD 1945. Pasal ini memberikan kemerdekaan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat, secara lisan maupun tulisan.
Namun menurut Indra, bila GP suatu saat dibubarkan, secara perjuangan, apa yang diyakini GP akan tetap diperjuangkan. Baginya perjuangan tidak harus terkotak dalam sebuah nama,
“Kalau pemerintah dzalim menaikkan harga dan sebagainya, kami tidak akan bungkam. Kami akan terus berjuangan bersama masyarakat,” ungkap mahasiswa semester akhir ini.[]
