BANDUNG, KabarKampus – Muhammad Nasir, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menilai kampus memiliki pontesi besar melahirkan faham radikal di Indonesia. Hal itu karena kampus adalah tempat berkumpulnya anak muda, tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat ilmiah.
Meski demikian M. Nasir belum melihat bibit-bibit radikalisme itu di kampus.
“Semua kampus baik negeri maupun swasta memiliki potensi radikalisme, namun hal itu belum terlihat secara nyata,” kata M. Nasir usai mengikuti deklarasi Anti Radikalisme di Kampus Unpad, Bandung, Jumat, (14/07/2017)
Oleh karena itu, menurut M. Nasir, salah satu alasan Kemenristek Dikti menginsiasi Deklarasi Anti Radikalisme di Unpad ini, sebagai upaya untuk mewaspadai potensi tersebut. Jangan sampai kampus jadi pusat radikalisme.
“Jadi kampus harus kita isi, agar mahasiswa bisa memahami pancasila dengan baik,” katanya.
Selanjutnya untuk pengawasannya, tambah M. Nasir, ia serahkan kepada rektor di kampus masing-masing. Karena rektor adalah seorang CEO yang bertanggung jawab kepada dosen dan mahasiswa di kampus.
“Pentingnya rektor yang bertanggung jawab adalah ia bisa mendata semua dosen dan mahasiswa yanga ada. Rektor tahu kondisi dosen dan mahasiswanya,” ungkap Mantan Rektor Undip ini.
M. Nasir mengaku, terkait laporan radikalisme di kampus, saat ini, ia belum mendapatkan laporan. Namun ia, pernah mendapatkan laporan seorang dosen yang memaksa mahasiswanya untuk ikut ke dalam kelompoknya. Bila tidak mau, tidak akan lulus.
“Ini bahaya. Akhirnya dosen ini saya minta ditindak. Dia tidak boleh menguji mata kuliah itu,” tambahnya.[]
Bagi Rektor, kepemimpinan rektor memiliki gaya masing-masing. Namun yang penting di kampus tidak muncul faham radikalisme dan terorisme.[]
