BANDUNG, KabarKampus – Dalam sejarah perubahan di Indonesia, sipil society memainkan peran penting di Indonesia. Mereka yang dulunya mantan aktivis dan tidak boleh menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak diterima di perusahaan swasta. Mereka rata-rata menjadi aktivis NGO di Indonesia.
“Tahun 80-an kebanyakan mantan aktivis menjadi ketua NGI besar. Peran mereka, ketika itu sangat penting dalam mendorong perubahan, terutama melengserkan rezim Suharto,” kata Rizal Ramli, Mantan Menteri Bidang Kemaritiman dalam diskusi Peran Civil Society Dalam pemilihan Presiden 2019 di Terminal Coffee, Bandung, Selasa, (12/03/2019).
Namun, kata mantan Aktivis mahasiswa ITB tahun 70-an ini, Sipil Society saat ini sedang banyak yang bingung. Satu sisi dia tidak suka dengan kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Namun satu sisi mereka “takut” dengan Prabowo, jangan-jangan otoriter dan tidak demokratif.
Sementara itu, kata Rizal selisih suara antara Jokowi dan Prabowo hanya lima atau enam persen. Pemenangnya ditentukan oleh swing voter.
“Swing voter itu kebanyakan sipil society, yakni teman-teman NGO, seperti NGO lingkungan, HAM dan sebaganya,” kata Rizal Ramli.
Sehingga kata pria yang pernah mengeyam pendidikan ekonomi di Amerika Serikat ini, jika sipil society menentukan sikap, mereka akan mementukan siapa pemenangnya. Mereka tinggal memilih ke kiri atau ke kanan.
UU ITE dan Ketakutan Terhadap Prabowo
Namun soal pilihan Capres Prabowo atau Jokowi, Rizal Ramli pernah menguji keduanya soal revisi Undang-Undang Elektronik atau ITE. Karena, ia akan mendukung calon presiden yang mau merevisi UU ITE.
“Siapa calon presiden yang mau revisi UU ITE saya akan dukung, karena itu penting buat demokrasi,” katanya.
Pertama, Rizal Ramli pernah bertanya secara terbuka kepada Prabowo, soal UU ITE. Bila terpilih menjadi presiden pada bulan April mendatang, apakah mau merevisi UU ITE? Prabowo kemudian menjawab, iya untuk demokrasi.
Begitu juga terhadap Sandiaga Uno, dia juga menjawab iya, akan bersedia merevisinya. Namun ketika hal yang sama ditanyakan kepada Joko Widodo dan timnya, hingga hari ini tidak ada jawaban.
“Saya mikir kenapa ngga mau jawab. Saya menduga-duga, janga-jangan mereka bersiap-siap menggunakan UU ITE untuk menangkap kalian yang kritis lima tahun yang akan datang,” kata Rizal Ramli.[]
