Universitas terbaik selalu jadi mimpi bagi setiap siswa sekolah di kelas akhir. Bahkan tidak jarang jika universitas tujuan sudah dirancang jauh-jauh hari sebelum hari kelulusan. Belum lagi jika pilihan universitas bukan hanya impian para siswa, melainkan tuntutan orang tua.
Namun bayangkan, bagaimana jika salah satu jalan menuju impian itu harus sirna, hanya karena kelalaian sekolah? Ya, beberapa hari yang lalu, ratusan siswa dari berbagai kota ramai melakukan unjuk rasa.
“Masa depan kita sirna!” Teriak salah satu peserta didik SMAN Karawang yang ikut unjuk rasa di sekolahnya, Rabu (5/2).
Selain di Karawang, aksi-aksi unjuk rasa para siswa juga terlihat di MAN 1 Lamongan, MAN 2 Medan, SMKN 1 Depok, SMKN 3 Pekanbaru, dan kawasan lainnya. Para wali siswa juga diketahui melakukan aksi di kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Hal-hal yang biasanya lebih lumrah dilakukan oleh para mahasiswa.
Namun bagi mereka, untuk menjadi mahasiswa saja sudah menjadi sulit karena kesempatan ikut SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) 2025 sudah ditutup.
SNBP sendiri merupakan jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tanpa tes. Yaitu dengan menelusuri hasil prestasi akademik melalui rapor serta non akademik.
Kemudian pihak sekolah wajib menyelesaikan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) pada tahapan berikutnya. Nah, diduga jika beberapa sekolah lalai dalam menyelesaikan PDSS tersebut.
“Sama saja ini digagalkan oleh kelalaian karena pihak sekolah sebenarnya punya waktu sejak 6 Januari 2025 hingga 31 Januari 2025 untuk melakukan pengisian data PDSS,” kata salah satu wali siswa SMAN 4 Karawang, seperti dikutip dari Antara.
Kelalaian ini seperti yang menimpa kepada 113 siswa SMA Negeri 1 Mempawah Kalimantan Barat. Tersiar kabar bahwa kegagalan ini terjadi karena kelalaian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mempawah, Febrini, tidak mengisi PDSS.
“Secara pribadi saya meminta maaf kepada para siswa atas kelalaian saya,” ucapnya dalam video yang viral di media sosial.
Febrini sendiri dipanggil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat. Kemungkinan sanksi akan didapatkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum tersebut.
Beberapa sekolah lain pun harus bersiap mendapatkan sanksi atas kelalaian-kelalaian di masa finalisasi PDSS ini.
Faktor-Faktor Kegagalan
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
