JAKARTA, KabarKampus — Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” di Gedung Trinity Universitas Paramadina, Jakarta (22/5). Forum ini menghadirkan ekonom, akademisi, dan peneliti. Acara diselenggarakan secara hibrid dan dimoderatori oleh M. Rosyid Jazuli, Ph.D.
Titik berangkat diskusi adalah dua artikel The Economist yang terbit pertengahan Mei 2026: “Indonesia on a Risky Path” dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy.” Kedua artikel tersebut mengkritik keras arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, menyoroti risiko fiskal, pelemahan institusi, dan erosi demokrasi. Respons pemerintah yang datang secara terbuka di panggung internasional justru memperkeruh situasi.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menegaskan pentingnya ruang akademik yang terbuka dalam membahas berbagai persoalan kebangsaan. Menurutnya, kampus harus menjadi tempat lahirnya kebijakan berbasis data, teori, dan bukti empiris.
“Di sini bebas ya Paramadina ini satu kandang akademik, kebebasan sangat dipelihara. Tentu saja apa yang dibicarakan punya dasar-dasar akademik, evidence based policy, data dan teori,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, Ak., MBA., menjelaskan bahwa laporan The Economist perlu dibaca sebagai peringatan serius mengenai kondisi tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ia menilai isu utama yang diangkat media internasional tersebut berkaitan dengan ancaman terhadap ekonomi dan demokrasi Indonesia.
Menurut Sudirman, persoalan yang paling mendasar adalah menurunnya kepercayaan publik akibat melemahnya integritas, meritokrasi, dan mekanisme pengawasan dalam pemerintahan.
“Seluruh uraian dari The Economist dan akibat ikutannya baik di pasar politik maupun ekonomi ini adalah soal declining trust, soal gap yang melebar antara otoritas di satu sisi dengan legitimasi di sisi lain,” katanya.
Ia menambahkan bahwa upaya utama yang perlu dilakukan saat ini adalah memulihkan kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi melalui tata kelola yang lebih baik.
“Semua pihak rasanya mesti bahu-membahu melakukan restoring confidence, membangun kembali trust,” ujarnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
