Fadjar Ibnu Thufail, Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN, menegaskan bahwa tantangan utama dalam menghadapi krisis ekologis bukan sekadar menghasilkan lebih banyak pengetahuan, melainkan mengintegrasikan sains, etika, dan kebijakan publik.
Menurutnya, sains mampu menghasilkan bukti dan memprediksi berbagai risiko lingkungan, tetapi tidak dapat menentukan pilihan moral maupun prioritas kebijakan. Karena itu, etika berperan memberikan arah nilai, sementara kebijakan menjadi jembatan yang menerjemahkan temuan ilmiah ke dalam tindakan nyata.
“Sains mampu menjelaskan dan memprediksi, tetapi ia tidak memiliki value judgement. Sains tidak bisa memutuskan siapa yang harus diselamatkan lebih dahulu ketika bencana datang atau kebijakan mana yang paling adil. Di situlah etika memberikan arah, sedangkan kebijakan menjadi jembatan yang menerjemahkan keduanya menjadi tindakan nyata,” ujar Fadjar.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin, Laode M. Syarif menilai bahwa akar persoalan tata kelola sumber daya alam Indonesia tidak hanya terletak pada lemahnya penegakan hukum, tetapi juga pada warisan sistem hukum kolonial yang hingga kini masih menjadi dasar penguasaan ruang.
“Selama kita belum menyelesaikan persoalan konflik agraria dan belum menetapkan secara tegas kawasan yang boleh dieksploitasi dan kawasan yang wajib dilindungi, persoalan lingkungan akan terus berulang” tutur Laode.
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashof Birry yang mengingatkan bahwa transisi energi tidak cukup dimaknai sebagai sekadar dekarbonisasi. Menurutnya, perubahan sistem ekonomi harus diarahkan pada pengurangan ekstraksi sumber daya alam, distribusi manfaat yang lebih adil, serta pemulihan lingkungan. “Kita tidak bisa terus mengukur kesejahteraan hanya dari seberapa banyak material yang berhasil diekstraksi. Sistem ekonomi harus dirancang agar distributif sekaligus regeneratif” ungkap Ashof.
Pandangan serupa disampaikan Iqbal Damanik, Climate & Energy Campaigner Greenpeace Indonesia yang menilai berbagai fakta ilmiah mengenai krisis iklim belum mampu mengubah arah kebijakan negara. “Sains sebenarnya sudah memberikan peringatan jauh sebelum bencana terjadi. Persoalannya bukan kurangnya bukti ilmiah, tetapi mengapa bukti tersebut tidak diterjemahkan menjadi kebijakan” tegasnya.
Iqbal juga menilai bahwa regulasi di Indonesia masih cenderung memberikan ruang yang besar bagi eksploitasi sumber daya alam dibandingkan perlindungan lingkungan.
Dari sisi ekonomi politik, Muhamad Rosyid Jazuli, Managing Director Paramadina Public Policy Institute & Dosen Magister Manajemen Universitas Paramadina, mengkritisi narasi bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Menurutnya, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif justru melahirkan berbagai bentuk resource curse, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga kerusakan lingkungan.
“Kekayaan sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas institusi dan political will. Negara yang maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya” tutur Rosyid. Rosyid juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
