Sementara itu, Dosen dan Peneliti Ekologi Manusia Univ. Nahdlatul Ulama, Wardah Alkatiri mengajak peserta melihat krisis lingkungan dalam perspektif yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari persoalan kolonialisme pengetahuan dan ketimpangan global.
“Dekolonisasi bukan berarti meromantisasi pengetahuan lokal, tetapi membangun kemampuan berpikir kritis yang bebas dari bias Eurosentris sekaligus memulihkan berbagai cara pandang yang selama ini dipinggirkan” tambah Wardah.
Ia juga memperkenalkan pendekatan Doughnut Framework yang menunjukkan bahwa banyak negara berkembang bukan kekurangan pembangunan, melainkan mengalami eksploitasi sumber daya secara berlebihan (overexploited).
Editor Senior Ekuatorial.com & Ketua Umum SIEJ 2023 – 2026, Joni Aswira Putra, menyoroti pentingnya peran media dalam membangun kesadaran publik terhadap perubahan iklim. Menurutnya, pemberitaan kebencanaan di Indonesia masih terlalu berorientasi pada peristiwa dan belum banyak mengulas akar persoalan ekologis. “Media seharusnya menjadi bagian dari infrastruktur mitigasi bencana, bukan hanya melaporkan ketika bencana sudah terjadi” tegasnya.
Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menambahkan bahwa biaya ekonomi akibat kerusakan lingkungan jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi jangka pendek dari eksploitasi sumber daya alam. Ia mencontohkan bagaimana daerah-daerah pertambangan justru menghadapi peningkatan kemiskinan, biaya kesehatan, dan kerentanan terhadap bencana.
“Kalau seluruh biaya kesehatan, kehilangan produktivitas, dan kerusakan lingkungan dihitung, keuntungan ekonomi dari sektor ekstraktif menjadi jauh lebih kecil daripada yang selama ini diklaim,” ujar Nailul Huda.
Menutup forum, Prof. M. Amin Abdullah, ketua Komisi Kebudayaan AIPI, mengingatkan bahwa perjuangan memperbaiki tata kelola lingkungan membutuhkan optimisme dan ketekunan. “Forum seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah gagasan. The power of the words—kata-kata yang ditulis dengan sungguh-sungguh tetap memiliki kekuatan untuk membentuk kesadaran dan pada akhirnya mengubah arah kebijakan.”
Diskusi ini menegaskan bahwa masa depan pembangunan Indonesia tidak dapat lagi hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi semata. Integrasi antara sains, politik, dan etika menjadi prasyarat agar pembangunan mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Hanya melalui tata kelola yang berpijak pada bukti ilmiah, keadilan sosial, serta tanggung jawab ekologis, Indonesia dapat menghadapi tantangan krisis iklim dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
