Mereka dipercaya karena dianggap relatif bebas dari kepentingan politik praktis. Kebebasan itulah yang membuat kritik mahasiswa sering memiliki bobot moral lebih besar dibanding aktor politik lain. Oleh karena itu, simbol menjadi penting.
Mahasiswa yang berdiri di depan gedung parlemen membawa poster tentu memiliki makna yang berbeda dengan mahasiswa yang berbaris dalam sebuah parade resmi negara. Dua-duanya mungkin sama-sama mengatasnamakan kepentingan bangsa, tetapi pesan yang diterima publik tidak akan pernah sama.
Ironisnya, hanya beberapa pekan lalu berbagai kampus masih dipenuhi demonstrasi yang mengkritik kebijakan pemerintah. Di sejumlah daerah, mahasiswa turun ke jalan mempersoalkan kondisi ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
Kini, sebagian organisasi mahasiswa justru tampil dalam barisan yang sama dengan institusi negara dalam sebuah seremoni nasional. Perubahan itu tentu mengundang beragam tafsir. Bisa jadi, kehadiran mereka memang dimaksudkan sebagai bentuk kolaborasi antara negara dan elemen masyarakat.
Bisa pula dipandang sebagai upaya menunjukkan bahwa mahasiswa tetap memiliki ruang berdialog dengan pemerintah. Namun di sisi lain, publik juga berhak mempertanyakan apakah kedekatan simbolik semacam itu berpotensi mengikis jarak yang selama ini menjadi kekuatan utama gerakan mahasiswa.
Mahasiswa tidak harus selalu turun ke jalan agar tetap kritis. Dialog dengan pemerintah juga bukan sesuatu yang keliru. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa selalu dihormati karena keberaniannya menjaga jarak dari kekuasaan, bukan karena kedekatannya dengan panggung kekuasaan.
Pada akhirnya, yang akan menentukan bukanlah posisi mereka dalam sebuah parade, melainkan keberanian mereka ketika suatu hari harus mengkritik pemerintah yang sama di hadapan publik. Sebab mahasiswa boleh saja berjalan di dalam barisan.
Tetapi jangan sampai suara kritisnya ikut berbaris.
