Pentingnya Memahami Sejarah Pemikiran Ekonomi
Prof. Jomo juga mengkritisi kecenderungan pendidikan ekonomi modern yang dinilainya terlalu menekankan aspek teknis dan kurang memberikan ruang bagi sejarah pemikiran ekonomi.
Menurutnya, memahami asal-usul sebuah gagasan merupakan bagian penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat.
“Ide itu tidak jatuh dari langit. Ini bukan wahyu. Kita mesti berpijak di atas bumi dalam memikirkan kebijakan yang sesuai.”
Dalam kuliah umum tersebut, Prof. Jomo menjelaskan perubahan paradigma ekonomi dunia dari pemikiran Keynesian menuju neoliberalisme sejak akhir 1970-an. Kemunculan stagflasi di negara-negara Barat menjadi salah satu momentum yang mendorong kritik terhadap pemikiran Keynesian dan memperkuat gagasan yang menekankan mekanisme pasar.
Perubahan tersebut kemudian berkembang melalui kebijakan yang diasosiasikan dengan pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat. Deregulasi, pengurangan pajak, liberalisasi perdagangan, serta pengurangan peran negara menjadi gagasan yang kemudian memperoleh pengaruh luas, termasuk dalam kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang.
Washington Consensus dan Pelajaran dari Asia Timur
Prof. Jomo turut menyoroti kemunculan Washington Consensus yang menurutnya mencerminkan kesamaan pandangan antara lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan US Treasury.
Kebijakan stabilisasi dan penyesuaian struktural yang diterapkan di negara-negara berkembang, menurutnya, menghasilkan dampak yang berbeda-beda di berbagai kawasan.
Sebaliknya, pengalaman negara-negara Asia Timur menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak selalu berjalan melalui pengurangan peran negara. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok menjadi contoh negara yang menunjukkan bagaimana negara dapat memainkan peran strategis dalam proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan membangun “konsensus baru” dari Global South sebagai alternatif terhadap Washington Consensus, Prof. Jomo menolak gagasan tentang satu formula kebijakan yang dapat berlaku universal.
“Kebijakan ekonomi yang tepat sepatutnya berakar umbi dalam konteksnya. Tidak ada satu dasar yang sesuai untuk semua negeri, apalagi di dunia ketiga.”
Ia menekankan bahwa setiap negara memiliki kondisi sejarah, struktur ekonomi, institusi, serta posisi geopolitik yang berbeda. Karena itu, pengalaman negara lain sebaiknya dipelajari sebagai sumber pembelajaran, bukan ditiru secara mentah.
“Kita harus belajar dari India, kita harus belajar dari mana-mana saja. Tetapi itu tidak bermakna bahwa apa yang dilakukan Cina atau India sesuai bagi kita semua,” serunya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak pada Masyarakat
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
