Oleh: Randy Aprialdi*
Ada pemandangan yang terasa ganjil dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-80 tahun ini. Di tengah barisan pasukan berseragam, kendaraan taktis, dan parade kekuatan negara, muncul satu rombongan yang selama puluhan tahun justru dikenal sebagai kelompok yang berdiri di luar struktur kekuasaan, yaitu mahasiswa.
Papan bertuliskan “Cipayung Plus” dan “Gabungan BEM” melintas dalam defile resmi di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Melalui pengeras suara, mereka diperkenalkan sebagai agen perubahan yang mengawal program nasional dan kebijakan publik.
Kalimat itu terdengar indah tetapi justru di situlah pertanyaan muncul. Sejak kapan mahasiswa diperkenalkan dalam sebuah parade kenegaraan bukan sebagai pengkritik, melainkan sebagai bagian dari barisan yang mengawal program pemerintah?
Sejarah gerakan mahasiswa Indonesia dibangun dari posisi yang unik. Mereka bukan oposisi permanen, tetapi juga bukan bagian dari mesin negara. Mahasiswa berdiri di ruang yang memungkinkan mereka mendukung ketika kebijakan dianggap benar, sekaligus mengoreksi ketika kekuasaan melenceng.
Posisi itu penting karena kampus selama ini dipercaya sebagai ruang yang relatif independen. Namun ketika mahasiswa ikut berbaris dalam sebuah defile resmi negara, batas antara independensi dan kedekatan dengan kekuasaan mulai terlihat kabur.
Apalagi narasi yang dibacakan dalam acara tersebut menyebut bahwa Cipayung Plus merupakan forum organisasi mahasiswa yang “berkontribusi mengawal program nasional maupun kebijakan publik.” Sementara Gabungan BEM diperkenalkan sebagai wadah yang menjembatani aspirasi mahasiswa sekaligus mengawal kemajuan bangsa.
Tentu tidak ada yang salah dengan mengawal pembangunan nasional. Mahasiswa memang bagian dari warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Persoalannya bukan pada kata “mengawal” namun adalah panggung.
Ketika ruang kritik berubah menjadi bagian dari seremoni kekuasaan, publik berhak bertanya, apakah jarak kritis itu masih terjaga? Dalam demokrasi, mahasiswa memperoleh legitimasi bukan karena mereka paling pintar atau paling banyak jumlahnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
