Oleh: Furqan AMC*

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Oval Office, Selasa (28/7) siang waktu setempat. Kedatangan Netanyahu ke negeri Paman Sam kali ini disikapi berbeda oleh Publik Amerika.
Survei terbaru yang digelar The Economist / YouGov pada 25–27 Juli 2026 mengungkap pergeseran drastis dalam pandangan publik AS terhadap konflik di Gaza dan sang pemimpin Israel. Bayang-bayang surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tak lagi sekadar menjadi perdebatan abstrak di ruang sidang Den Haag, melainkan topik hangat yang membelah ruang tamu keluarga di Washington hingga California.
Hampir separuh warga Amerika Serikat—tepatnya 49%—menilai bahwa pemerintah AS seharusnya menangkap Benjamin Netanyahu ketika ia berkunjung ke Negeri Paman Sam. Langkah penangkapan tersebut dinilai sah berlandaskan surat perintah yang diterbitkan ICC. Hanya 27% warga yang menentang ide penangkapan tersebut, sementara sisanya (23%) mengaku masih ragu-ragu.
Membelah Garis Partai:
Dukungan penangkapan ini didorong kuat oleh pendukung Partai Demokrat (68% mendukung penangkapan) serta pemilih Independen (55%). Sebaliknya, 53% warga pendukung Partai Republik tegas menolak ide menyerahkan Netanyahu ke Mahkamah Internasional.
Perpecahan ini bukan sekadar soal prosedur hukum internasional, melainkan cerminan persepsi moral atas apa yang terjadi di garis depan Gaza. Sebanyak 47% warga AS meyakini Netanyahu bertanggung jawab dan bersalah atas kejahatan perang di Gaza, berbanding 24% yang menganggapnya tidak bersalah. Tak mengherankan jika 47% responden juga menilai bahwa manuver dan kepemimpinan Netanyahu justru telah merusak hubungan sejarah yang panjang antara AS dan Israel.
Bayang-Bayang “Genosida” dan Sikap Publik AS
Perubahan sudut pandang publik AS tidak terjadi dalam semalam. Istilah berat seperti genosida kini mulai diamini oleh porsi masyarakat yang signifikan.
- 43% warga AS percaya bahwa aksi militer Israel terhadap warga sipil Palestina sudah masuk dalam kategori genosida. Angka ini tergolong konstan dan mengakar jika dibandingkan dengan survei serupa pada September 2025 (42%).
- Hanya 24% warga AS yang secara tegas menyatakan bahwa aksi tersebut bukan genosida.
Segaris dengan tuduhan berat tersebut, mayoritas masyarakat AS sejatinya masih menentang gagasan ekstrem terkait pengosongan wilayah. Ketika ditanya mengenai wacana pengusiran seluruh warga Palestina dari Gaza, mayoritas publik menyampaikan penolakan:
- Hanya 19% masyarakat AS yang mendukung ide pemindahan paksa seluruh warga Palestina.
- Sebanyak 41% secara tegas menolak gagasan tersebut, dan 39% menyatakan ragu-ragu.
Retak Internal di Tubuh Partai Republik
Salah satu temuan paling menarik dari survei Economist/YouGov ini adalah polarisasi tajam yang terjadi di dalam tubuh Partai Republik sendiri terkait masa depan warga Palestina di Gaza.
| Kelompok Responden | Setuju Pengusiran Warga Palestina | Menolak Pengusiran Warga Palestina |
| Demokrat | 6% | 61% |
| Independen | 12% | 44% |
| Republik (Total) | 41% | 20% |
| — Sayap MAGA Republik | 51% | 16% |
| — Non-MAGA Republik | 23% | 33% |
Data di atas memperlihatkan jurang pemisah yang nyata: pendukung kubu Make America Great Again (MAGA) dominan mendukung pengosongan total Gaza (51%), sementara kelompok Republik non-MAGA justru lebih banyak yang menentang kebijakan garis keras tersebut (33% menolak vs 23% setuju).
Sebuah Titik Balik Diplomatik?
Selama berpuluh-puluh tahun, dukungan terhadap Israel kerap menjadi salah satu isu politik luar negeri AS yang paling solid dan relatif tidak tergoyahkan. Namun, temuan survei pertengahan 2026 ini memperlihatkan dinamika baru.
Ketegangan antara nilai kepastian hukum internasional, persepsi krisis kemanusiaan, dan keberpihakan politik domestik kini menempatkan para pembuat kebijakan di Washington dalam posisi dilematis. Publik Amerika tidak lagi memandang konflik di Timur Tengah dari satu sudut pandang tunggal—dan panggilan untuk menuntut akuntabilitas pemimpin politik kini terdengar makin nyaring dari lanskap politik AS.
*Sekjen FPN (Free Palestine Network)






