ABC AUSTRALIA NETWORK
Lauren Day
Pemerintah Australia hingga awal pekan ini belum menerbitkan visa untuk politisi kontroversial asal Belanda Geert Wilders. Jika visanya tidak keluar, kemungkinan Wilders tidak dapat menghadiri peluncuran sebuah partai politik baru dengan platform anti Islam di Australia Barat.
Wilders diketahui telah mengajukan permohonan visa kunjungan ke Australia dengan tujuan meluncurkan parpol baru bernama Australian Liberty Alliance (ALA) di Perth. ALA mendapat inspirasi dari Wilders.
Ketua ALA Debbie Robinson menyatakan kecurigaannya atas belum terbitnya visa untuk Wilders ini.
“Saya yakin mereka menghalangi terbitnya visa itu. Saya percaya mereka bermain politik dan ini bisa dibilang pelecehan terhadap kebebasan berbicara,” kata Debbie Robinson.
“Saya dengar pekan lalu bahwa visanya belum juga diterbitkan dan saya kira ini tidak bisa diterima,” katanya.
Ini bukan pertama kalinya Wilders mengalami masalah dengan permohonan visa ke Australia.
Pada tahun 2012, dia diundang berbicara oleh kelompok Anti Islam bernama Q Society, yang juga dipimpin oleh Debbie Robinson. Saat itu, visanya juga terhenti prosesnya dan Wilders terpaksa membatalkan acaranya di Australia.
Setelah akhirnya mendapatkan visa, Wilders datang ke Australia pada February 2013, dan saat itulah muncul ide untuk mendirikan Australian Liberty Alliance (ALA).
Debbie Robinson menyatakan ia kecewa karena Wilders kembali mengalami masalah visa ke Australia.
“Dengan pergantian pemerintah, kini dengan Pemerintah Liberal, tapi faktanya tidak ada yang berubah,” kata Debbie Robinson.
Geert Wilders dikenal sebagai politisi anti Islam yang antara lain membandingkan kitab suci Alquran dengan buku Adolf Hitler Mein Kampf.
Namun Debbie Robinson mengatakan pandangan Wilders tidaklah berbahaya.
“Lebih bahaya memberi visa untuk orang seperti Tareq Al-Suwaidan, pemimpin Persaudaraan Muslim Kuwait, atau Taji Mustafa juru bicara Hizb ut-Tahrir dari Inggris,” katanya.
Penundaan visa untuk Wilders di tahun 2012 diketahui disebab karena orang itu masuk dalam daftar Movement Alert List milik pemerintah Australia.
Mereka yang masuk dalam daftar ini memerlukan pengecekan lebih lanjut sebelum diberikan visa ke Australia. []
