Oleh: Harsya Maulana*
JAKARTA, KabarKampus — Konflik Yaman kembali memperlihatkan wajah lama Timur Tengah: perang yang tidak pernah benar-benar selesai, kepentingan geopolitik yang bersilang, dan agama yang kerap ditarik ke dalam pertarungan politik.
Di tengah mengerasnya berbagai narasi mengenai hubungan Yaman dan Arab Saudi, termasuk klaim-klaim mengenai ancaman terhadap wilayah suci Makkah, umat Islam Indonesia dinilai perlu mengambil jarak yang cukup untuk melihat persoalan secara lebih jernih.
Bagi KH Nur Ihsan Zaidi, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Persatuan Ummat Islam (PUI) periode 2025–2030 sekaligus Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), persoalan Yaman tidak dapat dibaca hanya dengan kacamata pertentangan Sunni dan Syiah.
Pengalaman belajar di Yaman, menurutnya, memberikan perspektif bahwa negeri di ujung selatan Jazirah Arab itu memiliki sejarah politik, tradisi keagamaan, struktur kesukuan, dan dinamika kekuasaan yang jauh lebih kompleks.
“Yaman tidak bisa dipahami hanya sebagai pertentangan satu kelompok keagamaan dengan kelompok lainnya. Ada sejarah politik, persoalan kekuasaan, dinamika sosial, mazhab, suku, dan kepentingan regional yang semuanya saling berkaitan,” ujar Nur Ihsan Zaidi dalam tanggapannya terhadap pernyataan sejumlah ulama Yaman mengenai konflik dengan Arab Saudi.
Ia menilai, penyederhanaan konflik menjadi “Sunni versus Syiah” justru dapat mengaburkan akar persoalan.
Dari Krisis Politik Menjadi Konflik Regional
Krisis Yaman mengalami perubahan besar setelah kelompok Houthi mengambil alih Sana’a pada September 2014. Konflik kemudian berkembang menjadi perang terbuka dan pada 26 Maret 2015 koalisi yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi militer setelah mendapat permintaan dari pemerintahan Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi.
Dalam perjalanan berikutnya, konflik domestik tersebut berubah menjadi arena persinggungan kepentingan regional.
Nur Ihsan Zaidi mengatakan bahwa identitas keagamaan memang merupakan salah satu unsur penting dalam konflik, tetapi tidak semestinya dijadikan satu-satunya kunci untuk menjelaskan keseluruhan persoalan.
“Houthi memiliki akar dalam tradisi Zaidiyah. Hubungan dengan Iran juga menjadi bagian dari dinamika regional. Tetapi kalau seluruh konflik langsung disebut sebagai perang Sunni-Syiah, kita kehilangan gambaran mengenai persoalan politik Yaman yang sesungguhnya,” katanya.
Pandangan tersebut menemukan konteksnya dalam perkembangan terbaru. Menurut catatan Human Rights Watch, pada 2026 konflik kembali mengalami eskalasi setelah relatif mereda sejak gencatan senjata yang dimediasi PBB pada 2022. Pada Juli 2026, serangan koalisi yang melibatkan Arab Saudi terhadap Bandara Internasional Sana’a disusul serangan Houthi terhadap Bandara Internasional Abha.
Bagi Nur Ihsan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa siklus kekerasan dapat kembali terjadi ketika persoalan politik tidak memperoleh penyelesaian yang berkelanjutan.
“Karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai umat Islam hanya menjadi konsumen narasi dari pihak yang sedang bertikai,” ujarnya.
Makkah Bukan Milik Satu Kepentingan Politik
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
