TIONGKOK DENGAN HYBRID ECONOMIC
Jika pemerintah republik ini, ingin belajar dari Repuplik Rakyat Tiongkok, dan mengaplikasikan cita-cita pendiri bangsa (khusus Bung Hatta), sebagai Bapak Perumus ekosistem ekonomi nasional melalui pasal 33 Ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Marwah sistem ekonomi nasional ini, diperkuat oleh (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
Saya melihat ada 7 kebijakan yang kiranya perlu untuk pemerintah aplikasikan dengan membangun ekosistem pengembangan usaha/industri rakyat. Aplikasi kebijakan ini, mutlak dilakukan seperti: Pertama, Akses Pasar dan Nation Brand. Pemerintah memberikan jaminan guna membukakan setiap produk industri rakyat akan memiliki kepastian pasar dari produk yang dihasilkan. Faktor pasar ini, menjadi sangat penting dan mutlak, mengingat pelaku usaha rakyat ini tidak diragukan lagi akan kemampuan inovasi, kreasi dan keuletan usahanya. Tetapi, faktor pasar yang tidak tersedia, membuat pelaku usaha mengalami hopeless.
Di sinilah, tugas dan kebijakan dari pemerintah menjadi sangat penting dan mutlak. Negara hadir sebagai pembuka jejaring pasar, dan memastikan semua produk dari industri rakyat, skala besar, menengah atau kecil memiliki satu nation brand identity (strategi Made in Tiongkok 2025) dalam semua event dagang Internasional, dan free mengakses platform e-commerce, fasilitasi negara jika ekspor. Negara, selalu hadir untuk memperkuat rantai industri.
Kedua, Akses Kredit dan Dukungan Keuangan. Negara hadir dengan menyediakan skema kredit dan dukungan keuangan untuk industri rakyat dengan suku bunga rendah dan jaminan kredit. Akses permodalan ini, Ini membantu indusri rakyat untuk mengakses modal yang diperlukan untuk pengembangan bisnis mereka. Kemudahan akses ini juga tidak bisa dilakukan serampangan, di mana pemerintah merumuskan kreteria pelaku usaha yang dapat mengakses, seperti keketatan kriteria pemberian “sertifikasi khusus”.
Sertifikasi negara, pedoman utama pemerintah mengeluarkan rekomendasi pelaku usaha untuk mendapatkan akses terhadap pendanaan, subsidi langsung, pendanaan penelitian, kolaborasi dengan lembaga negara, dan pasar serta kemampuan inovasi secara berkelanjutan/berkala. Selain mengerahkan sumber daya pemerintah, pemerintah harus berupaya mengaktifkan perusahaan swasta dan investor, yang menaruh perhatian khusus pada pengembangan usaha rakyat. Tiongkok, konteks point ini berdasarkan laporan OECD tahun 2020, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi minat rakyat bergerak dalam sektor indutri ini. Tahun, 2018 lembaga statistik Tiongkok mencatat ada 18.300 unit usaha baru tiap harinya tumbuh, luar biasa bukan?!
Ketiga, Pembentukan Zona Ekonomi Khusus. Pemerintah mutlak membentuk zona ekonomi khusus di berbagai wilayah, yang menawarkan insentif fiskal dan kebijakan mengembangkan industri rakyat (untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana, negara membuat klaster khusus dengan pemberian label iconic berdasarkan kemampuan teknologi, produksi dan besarnya penyerapan tenaga kerja. Sistem memberikan kepastian, Tingkat pertumbuhan dan kenaikan klaster dari setiap pelaku usaha, secara komprehensif baik langsung maupun tidak langsung. Untuk, mempertegas kedisiplinan pelaku usaha, melalui spesifikasi industri, jumlah pekerja, pendapatan, dan total aset.
Keempat, Pengurangan Pajak dan Biaya. Pemerintah perlu memberikan insentif untuk mengurangi beban pajak dan biaya administrasi untuk pelaku yang bergerak dalam industri rakyat, termasuk penghapusan atau pengurangan pajak penghasilan, pembebasan pajak pertambahan nilai (VAT), dan berbagai insentif pajak lainnya. Pemerintah Tiongkok, melalui departemen pemerintah industri rakyat telah lama menerapkan kebijakan ini, dengan melibatkan People’s Bank of Tiongkok (Bank Rakyat/BRI di Indonesia) dan Administrasi Nasional Regulasi Keuangan, dengan memberikan kemudahan mengakses pinjaman dan pemberian diskon khusus. Bahkan, berdasarkan dari BSN, kementerian perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok, telah menyelesaikan 10.600 tunggakan industri rakyat setiap bulannya.
Kelima, Negara Menjamin Peningkatan Keterampilan dan Inovasi. Negara, dalam hal ini mempunyai tanggungjawab untuk terus menerus meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas inovasi industri rakyat. Ini termasuk pelatihan teknis, pendidikan kewirausahaan, dan dukungan untuk riset dan pengembangan. Pemerintah Tiongkok memfokuskan perusahaan-perusahaan besar untuk mencapai tujuan startegis sesuai dengan visi misi pemerintah, sedangkan perusahaan-perusahaan kecil dipandang sebagai sumber inovasi.
Kelima, Negara Secara Berkelanjutan Harus Mengembangan Infrastruktur. Infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri rakyat, termasuk akses ke transportasi yang lebih baik, energi, dan teknologi informasi. Ekosistem industri rakyat, ini dimulai dari input (bahan baku)—Budidaya/Pabrikan—Paska Panen/Produksi (quality control)—Pergudangan—Transportasi (Distribusi)—Kepastian Pasar (market). Jika, ini bisa dilakukan atau diambil alih negara, akan memberikan jaminan terhadap semua kreasi inovasi produksi masyarakat.
Terakhir (Tujuh), Negara Memastikan Ada Kebijakan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Langkah memberikan jaminan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), tentu sangat penting bagi pelaku industri rakyat untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi industri rakyat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Meskipun demikian, tantangan seperti birokrasi yang kompleks dan akses yang tidak merata ke sumber daya tetap menjadi hambatan yang harus diatasi.
*Penulis adalah Executive Director The Ihakkie Foundation; Researcher The Politician Academy; Ahli Participatory Economic Empowerment of the Community
