Mencegah, Bukan Sekadar Menghukum
Korupsi di Indonesia mengakar bukan karena hukum tidak ada, melainkan karena hukuman yang ada gagal menakut-nakuti, dan sistem yang berjalan justru diam-diam memberi keistimewaan kepada pelakunya. Pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya soal menghukum yang salah, tetapi mencegah agar kesalahan itu tidak pernah terjadi. Pendekatan Economic Analysis of Law menawarkan cara berpikir itu: kombinasi apresiasi bagi yang jujur dan hukuman tegas tanpa ampun bagi yang menyalahgunakan kekuasaan.
Beberapa langkah konkret bisa segera diambil pemerintah: menegakkan sistem reward dan punishment yang konsisten di seluruh instansi, memperkuat peran KPK dalam supervisi transparan dan akuntabel, memberi penghargaan nyata bagi pejabat yang terbukti bersih, menghapus hak remisi bagi terpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022, serta menerapkan denda hingga tiga kali lipat dari nilai kerugian negara bagi mereka yang terbukti bersalah.
Indonesia adalah negara besar dengan penduduk terbanyak kelima di dunia. Kekayaan negara semestinya tersalurkan bagi kesejahteraan seluruh rakyatnya, bukan dirampas oleh segelintir oknum pejabat untuk kepentingan pribadi. Semoga kita bisa segera bangkit dari tenggelamnya nilai kejujuran akibat korupsi, dan tidak lagi melahirkan generasi penerus Juliari Batubara, Gayus Tambunan, atau Edhy Prabowo. Dengan menempatkan pencegahan sebagai fokus utama—bukan sekadar hukuman setelah kejadian—kita punya peluang nyata untuk membangun budaya kejujuran, bukan budaya penyelewengan.
*Penulis adalah Peneliti muda bidang ekonomi politik internasional, lulusan Hubungan Internasional Universitas Andalas. Saat ini menjabat sebagai Kepala Riset dan Pengembangan Yayasan Sabumi. Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis, disarikan dari kajian pustaka mengenai Economic Analysis of Law dan kebijakan antikorupsi di Indonesia.
