Setelah sesi materi, peserta mengikuti praktik pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL. “Halal substantif berpatokan pada fatwa kehalalan, sedangkan halal formal dibuktikan melalui sertifikat resmi sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Waspada.
Mereka dibimbing menyiapkan berbagai dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), data penyelia halal, hingga dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Direktur LPK PUSJILAL Institut, Drs. Jamaluddin Saleh, Bc.Hk., memandu peserta menyusun manual SJPH sekaligus memahami proses registrasi sertifikasi halal.
Selain mengikuti pendampingan, para pelaku UMKM juga memamerkan produk unggulan sebagai bagian dari promosi dan penguatan jejaring usaha. Program tersebut juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDG 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, serta SDG 17 mengenai Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara perguruan tinggi dan dunia industri agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sekitar 33,5 persen lulusan perguruan tinggi di Indonesia bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
“Ada mismatch yang menjadi PR kita bersama. Perguruan tinggi menghasilkan lulusan, namun seringkali tidak nyambung dengan kebutuhan industri. Inilah mengapa kampus harus selalu dekat dengan industri,” ujar Menaker Yassierli saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8).
Menurutnya, selain ijazah akademik, lulusan juga perlu memiliki sertifikasi kompetensi agar kemampuan yang dimiliki dapat diukur secara objektif. Ia juga mendorong perguruan tinggi membekali mahasiswa dengan keterampilan komunikasi, kolaborasi, empati, serta kemampuan berpikir kritis yang tidak dapat digantikan oleh kecerdasan artifisial (AI).
Yassierli menilai mahasiswa perlu mengembangkan kompetensi berbentuk M-Shaped, yakni menguasai beberapa keahlian spesifik yang didukung satu kompetensi umum sehingga lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja. Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperluas Program Pemagangan Nasional atau MagangHub.
Pada 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. “Program Pemagangan Nasional atau MagangHub ini adalah investasi besar dan bukti keseriusan pemerintah untuk memperkecil kesenjangan kompetensi antara lulusan dengan kebutuhan dunia industri,” kata Menaker.
Peserta program memperoleh uang saku setara upah minimum selama enam bulan sekaligus mendapatkan pengalaman kerja langsung di dunia industri. Ia menambahkan, mahasiswa juga perlu memiliki Growth Mindset, Future Mindset, dan Innovation Mindset agar mampu terus belajar, beradaptasi terhadap perubahan, serta melahirkan berbagai inovasi baru.
Dalam kesempatan yang sama, Yassierli juga mengumumkan peningkatan kuota pelatihan dan sertifikasi kompetensi gratis di Sulawesi Tenggara dari 2.000 menjadi 10.000 peserta pada tahun ini. “Dunia bergerak cepat. Sebanyak 39% keahlian akan berubah dalam enam tahun ke depan. Mahasiswa tidak boleh berhenti belajar hanya di dalam kelas,” pungkasnya.
Sertifikasi tersebut diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan diakui secara nasional. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi kini tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan berijazah, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri.
